JAKARTA, Kalimantanpost.com – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Banjarmasin kembali melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola kelembagaan, khususnya dalam menyusun serta menyinkronkan agenda kerja DPRD.
Kunjungan kerja tersebut berlangsung selama empat hari, mulai 19 hingga 22 Agustus 2026. Dalam rangkaian kegiatan itu, Banmus DPRD Kota Banjarmasin mengunjungi DPRD Kota Bogor dan DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Kegiatan ini tidak hanya diarahkan sebagai agenda kelembagaan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi Banmus untuk mempelajari pola kerja yang diterapkan lembaga legislatif di daerah lain. Fokus utamanya berkaitan dengan perencanaan, penyusunan hingga sinkronisasi jadwal kegiatan DPRD.
Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Partai Demokrat, Gusti Yuli Rahman, mengatakan rangkaian kunker diawali dengan kunjungan ke DPRD Kota Bogor pada Kamis (20/8/2026).
Setelah itu, rombongan Banmus dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Jumat (21/8/2026). Rangkaian kegiatan tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaini.
Menurut Gusti, pembahasan dalam kunjungan kerja tersebut berfokus pada perencanaan dan sinkronisasi penjadwalan agenda kerja dewan. Hal itu menjadi perhatian karena Banmus memiliki peran penting dalam mengatur berbagai kegiatan DPRD.
“Fokus kami melihat bagaimana daerah lain menyusun dan menyelaraskan agenda kerja dewan, mulai dari perencanaannya sampai pengaturan jadwal agar seluruh kegiatan bisa berjalan dengan baik,” ujar Gusti.
Ia menjelaskan, melalui kunjungan tersebut Banmus ingin memperoleh gambaran mengenai mekanisme penyusunan agenda yang diterapkan DPRD Kota Bogor maupun DPRD Provinsi DKI Jakarta. Informasi tersebut nantinya dapat menjadi bahan pembanding dalam mengevaluasi sistem yang sudah berjalan di Banjarmasin.
Menurutnya, kedua lembaga legislatif yang menjadi tujuan kunjungan memiliki dinamika kerja yang cukup kompleks. Kondisi tersebut membuat pengalaman mereka dalam mengatur berbagai agenda menjadi salah satu hal yang menarik untuk dipelajari.
Gusti menilai, semakin banyak agenda yang harus dijalankan DPRD, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem penjadwalan yang terkoordinasi. Tanpa perencanaan yang baik, agenda antar-Alat Kelengkapan Dewan berpotensi berbenturan dan dapat memengaruhi pelaksanaan tugas lainnya.
“Jangan sampai karena penjadwalannya kurang sinkron, satu agenda bertabrakan dengan agenda lain, kami ingin mencari pola yang membuat seluruh kegiatan bisa terakomodasi tanpa mengganggu tugas dan fungsi masing-masing,” jelasnya.
Ia menyebut, agenda DPRD cukup beragam, mulai dari rapat Alat Kelengkapan Dewan, pembahasan rancangan peraturan daerah, pembahasan anggaran, rapat paripurna, kunjungan kerja hingga kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat.
Seluruh kegiatan tersebut membutuhkan pembagian waktu yang tepat. Karena itu, penyusunan jadwal tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan agenda dan kebutuhan masing-masing AKD.
Gusti menegaskan, kunker tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan tata kelola internal DPRD Kota Banjarmasin. Pertukaran pengalaman dengan DPRD daerah lain dinilai dapat membantu Banmus melihat sisi yang masih perlu diperbaiki dalam sistem penjadwalan yang selama ini diterapkan.
“Harapan kami ada pola atau cara kerja yang baik dari Bogor maupun Jakarta yang bisa dijadikan referensi, nantinya tentu disesuaikan lagi dengan kondisi dan kebutuhan DPRD Kota Banjarmasin,” katanya.
Hasil kunjungan ke DPRD Kota Bogor dan DPRD Provinsi DKI Jakarta selanjutnya diharapkan menjadi bahan evaluasi Banmus dalam menyempurnakan sistem penyusunan agenda kerja dewan. Dengan jadwal yang lebih terencana dan sinkron, pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran serta pengawasan diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Kegiatan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola internal sebagai bagian dari peningkatan produktivitas DPRD. Dengan agenda yang tersusun rapi, terukur dan tidak saling berbenturan, anggota dewan dapat lebih maksimal menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dalam mewakili kepentingan masyarakat. (nug/KPO-3)
