Surabaya, KP – Jurnalis Se Kalimantan yang menjadi peserta Media Update dan Gathering di Kantor Regional 4 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur di Surabaya, di edukasi Desaku Cakep Keuangan.
Kegiatan Media Update kali pertama yang diikuti para wartawan dari empat Provinsi penyangga IKN di Surabaya sekaligus, dalam mendukung
Perkembangan Perekonomian Dan Kinerja Industri Jasa Keuangan Regional Kalimantan.
Direktur Pengawas LJK 1 OJK Regional 4 Jatim Nasirwan menyambut baik adanya kegiatan tersebut di Kota Pahlawan Surabaya, dalam sambutannya dia mengatakan, kegiatan media update tersebut bertujuan untuk memperbaharui informasi terkait industri jasa keuangan yang bisa meningkatkan kapasitas jurnalis dalam menyajikan berita.
“Tentunya bisa menambah wawasan para wartawan dalam mengenal kebijakan dan rencana apa saja yang dilakukan,” kata Nasirwan.
Menurut Dia, banyak informasi terbaru perihal industri keuangan yang perlu disampaikan kepada jurnalis untuk diteruskan kepada publik. Mulai dari perkembangan financial technology alias fintech sampai investasi ilegal alias investasi bodong.
Ia menambahkan pelatihan dan gathering jurnalis diharapkan mampu memberikan manfaat ke publik. OJK menaruh atensi terhadap media lantaran memiliki kontribusi dalam mengedukasi masyarakat.
“Keberadaan media sangat membantu dalam mengedukasi masyarakat. Maka dari itu, pentingnya menambah informasi kepada wartawan,” ucapnya.
Kegiatan ini juga, dihadiri oleh Kepala OJK Regional 9 Kalimantan Darmansyah, Direktur Pengawasan LJK Kantor Regional 9 Kalimantan Ahimsa, Kepala OJK Kalteng Otto Fitriandy, Kepala OJK Kalbar Maulana Yasin, Kepala OJK Kaltim Made Yoga Sudharma, Deputi Perencanaan, Pengembangan, Evaluasi Literasi dan Edukasi Keuangan Yulianta.
“Semoga kegiatan Media Update OJK Regional 9 Kalimantan yanh dimulai Kamis 6 Juli hingga 8 Juli berjalan lancar,” katanya.
OJK Turun ke Desa
Menyusul terbatasnya akses keuangan dan rendahnya literasi membuat banyak warga perdesaan terjerat rentenir. Meski tahu bakal dikenakan bunga besar dan berlipat-lipat, warga desa tetap meminjam modal ke rentenir karena alasan kemudahan.
Untuk memperluas akses keuangan dan membantu warga di perdesaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang diluncurkan pada 22 Juni 2023 lalu di Desa Kampuang Nagari Sumpur, Tanah Datar, Sumatra Barat.
Deputi Direktur Perencanaan Pengembangan Evaluasi Literasi dan Edukasi Keungan OJK Pusat, Yulianta menjelaskan, program EKI juga mencakup penyediaan edukasi keuangan yang komprehensif di masyarakat desa. “Hal itu juga disebut dengan program Desaku Cakap Keuangan,” ujarnya saat memberikan materi pada kegiatan Media Gathering OJK se Kalimantan di Kota Surabaya.
Yulianta menuturkan, program tersebut merupakan upaya peningkatan pemahaman masyarakat desa terhadap lembaga, produk, maupun layanan jasa keuangan konvensional dan syariah. Hal tersebut dilakukan melalui pembekalan terhadap perangkat desa dan edukasi oleh perangkat desa kepada masyarakat.
Program Desaku Cakap Keuangan dilakukan oleh OJK bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Kerja sama juga dilakukan dengan pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
“Ada tiga tahapan dalam program. Tahap pertama adalah optimalisasi potensi desa. Dalam tahapan tersebut akan dilakukan proses identifikasi dan pemetaan potensi desa berupa potensi fisik, alam, manusia, sosial, dan finansial yang dilakukan pada Juni 2023.
Selanjutnya, tahapan inkubasi berupa pemberian pendampingan dan edukasi keuangan, serta pemberdayaan masyarakat. Tahap tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan oleh stakeholder terkait.
Kemudian, lanjut Yulianta, tahap ketiga yaitu pasca-inkubasi. Dalam tahap ini, masyarakat desa diharapkan sudah dapat menggunakan berbagai produk keuangan secara optimal. Selanjutnya akan dilaksanakan identifikasi hasil pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan untuk mengukur capaian peningkatan inklusi keuangan pada masyarakat desa pada November 2023.
“Melalui tiga tahapan tersebut, upaya peningkatan inklusi keuangan akan terbangun secara optimal dan terukur, sehingga mendapatkan hasil sesuai tujuan dalam mengembangkan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yulianta.
Dia menekankan, program EKI di perdesaan mengoptimalkan potensi yang ada. “Potensi di perdesaan ini ada potensi alam, budaya, sosial, dan finansial dengan ketersediaan akses keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal,” katanya.
Dia memastikan, OJK terus melakukan berbagai upaya langkah progresif untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat. Program tersebut diharapkan dapat mempercepat pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Menurut dia, program EKI tersebut berbeda dengan yang disiapkan sebelumnya. “Karena di sini OJK tidak hanya melakukan event yang sekali selesai, tapi juga melakukan pendampingan, mulai dari pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi,” ujarnya.
Program EKI menyinergikan peran para pemangku kepentingan di daerah dan melibatkan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan, seperti program Rekening Pelajar (Kejar), program Laku Pandai, KUR, UMMI, security crowd funding (SCF), dana pensiun, teknologi finansial (tekfin), dan QRIS. (Nau/K-1)
