BARABAI, Kalimantanpost.com – Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) H Aulia Oktafiandi melakukan Audiensi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI di Jakarta, membahas usulan Bendungan Pancur Hanau. Rabu (25/10/2023)
Ikut dalam rombongan Sekretaris Daerah HST, H Muhammad Yani, Plt. Dinas PUPR Kab HST, Kepala Bapelitbangda Kab HST. Rombongan di sambut Direktur Bendungan dan Danau Adenan Rasyid beserta jajaran Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI.
Bupati HST H Aulia Oktafiandi menyampaikan kedatangan lebih memberikan pada penekanan dan informasi tambahan tentang urgensi pembuatan Bendungan Pancur Hanau di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
“Sejak awal menjabat, setelah bencana banjir bandang kami sudah bertemu dengan Pak Menteri PUPR langsung untuk menyampaikan permasalahan pengelolaan aliran air sungai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kembali hari ini kami melakukan audiensi dengan Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti dan memfollow up usulan perencanaan pembangunan bendungan pancur hanau dengan membawa surat rekomendasi dukungan dari Gubernur Kalimantan Selatan,” paparnya.
Bupati mengungkapkan, Kalsel akan menjadi gerbang ibu kota negara (IKN) Nusantara. Dengan posisi strategis tersebut, pihaknya sejak dini mempersiapkan diri untuk memasok kebutuhan pangan ke IKN Nusantara.
“Dari 13 Kabupaten dan Kota, HST termasuk dalam tiga daerah pemangku pangan, bersama dengan Kabupaten Banjar dan Batola,” ucapnya.
Esensinya, lanjut Bupati, mereka ingin meningkatkan produksi pertanian. Dari yang ada saat ini bendungan Batang Alai, yang bisa mensupport 5.600 Hektar lahan pertanian.
“Jika kita membuat Bendungan Pancur Hanau, akan ada tambahan 5.500 hektar lagi lahan yang bisa dialiri. Dan estimati produksi kita yang semula 60.000-an ton bisa meningkat hingga 120.000 hingga 130.000. Disinilah letakkan potensi daerah kita yang ingin diperkuat berupa pertanian,” ungkapnya.
Dalam usaha bangkit dari banjir bandang pada 14 Februari 2021 lalu, kata Aulia, perlu kembali dorong potensi di bidang pertanian. Ini yang harus dikelola, karena kalau tidak akan sia sia sumber daya yang ingin dimaksimalkan.
“Dengan kita membangun bendungan pancur hanau ini bisa kita support pangan di Nusantara. Kami sudah pernah melakukan Feasibility Study (FS) tahun 2015, kita juga mendapat dukungan dari gubernur dan ini juga termasuk dalam strategis provinsi,” tegasnya.
Kami harap dari Direktorat Bendungan dan Danau bisa mengkomunikasikan apa-apa saja yang kurang dan insyaAllah kami serius. Kami harap kedatangan kami ini bisa yang semula prioritas 10 bisa naik menjadi prioritas 5, karena ini bentuk atensi kami dan pak Gubernur juga mendukung.
Bupati berharap rencana ini dapat terealisasi mengingat urgensi bendungan itu sendiri, Ini adalah bentuk usaha dan komitmen mereka untuk menjadikan HST yang lebih makmur, unggul dan dinamis.
“Semoga usaha dan niat kita ini dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat,” ucap Bupati.
Direktur Bendungan dan Danau Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Adenan Rasyid mengatakan bendungan Pancur Hanau sudah masuk program pihamnya.
“Kita sendiri sudah ada program 126 bendungan yang teridentifikasi dengan berbagai kluster. Mulai dari kluster yang sudah tersertifikasi ada 8, ada juga kluster yang sudah masuk tahap sipil desain kurang lebih ada sekitar 33. Ada kluster yang sudah masuk tahap feasibility study ada 40, dan sisanya 45 baru potensi. Dan bendungan Pancur Hanau ini termasuk dalam kluster yang sudah ada feasibility study,” ucapnya.
“Kita sepakat salah satu kriteria dalam pembangunan adalah kebutuhan, bukan keinginan. Sesuai penjelasan Pak Bupati hal ini menjadi sangat rasional, karena bendungan itu multifungsi. Jadi harus ada mengcover kebutuhan pangan, pengendalian banjir, supply air baku, serta pariwisata. Tadi yang sudah disampaikan Alhamdulillah bendungan ini sudah masuk dalam klusterisasi kita,” tegasnya lagi.
Dalam proses pembangunan bendungan, satu hal diluar dari yang ditanggung. Yakni bendungan ini dibelah menjadi dua masalah. Ada masalah teknis dan non teknis.
“Masalah teknis itu urusan kami, memang tugas kami untuk menyelesaikan masalah teknis apapun kendalanya. Kita punya komisi keamanan bendungan, tim evaluasi dan tim percepatan konstruksi,” tegasnya.
Tetapi jika sudah bicara masalah non teknis, melibatkan berbagai macam stakeholder apalagi melibatkan masyarakat itu yang kadang kadang menjadi kendala.
“Harapan kami Pemda bisa meyakinkan kita bahwa dari sisi tanah masyarakat mendukung, Pemda mendukung, sehingga memperkuat proses bahwa ini tidak ada masalah. (Ary/KPO-3)
