PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Ketua Desk Pilkada Kalteng, yang juga Plt Sekdaprov HM Katma F Dirun mengatakan, Desk Pilkada mempunyai tugas pokok, salah satunya memastikan kegiatan Pilkada berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
“Pemerintah juga harus memastikan bahwa semua kegiatan Pilkada ini dapat dibiayai oleh Pemerintah melalui masing-masing APBD,” kata KatmaF Dirun, saat menjadi pembicara pada podcast yang digelar Dinas Kominfosantik Kalteng yang bertajuk “Kesiapan Desk Pilkada Kalteng, Jelang Pilkada Serentak 27 November 2024”, Senin (25/11/2024).
Podcast ini dalam rangka menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, di Gedung Smart Province (GSP) Dinas Kominfosantik Kalteng, dan disiarkan live melalui kanal Instagram dan YouTube milik Dinas Kominfosantik Kalteng.
Katma mengatakan, Pemprov Kalteng memiliki kewajiban untuk mendukung setiap kegiatan pemilihan umum, baik itu Pilpres, Pileg, maupun Pilkada.
“Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di setiap kegiatan Pilkada di daerah-daerah, sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk menyukseskannya,” ujarnya.
Ditambahkan, pemerintah juga mempunyai tugas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya Pilkada ini sebagai suksesi kepemimpinan setiap lima tahunan.
“Desk Pilkada ini merupakan tempat bergabungnya pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, serta Forkopimda, sehingga menjadi tim gabungan yang bertugas untuk memastikan bahwa kegiatan Pilkada di daerah bisa berjalan baik dan sesuai harapan,” tuturnya.
Ia menyebutkan, ASN memiliki hak untuk memilih dalam kegiatan Pilkada tetapi tidak memiliki hak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan politik praktis, termasuk bergabung dalam partai politik dan menjadi tim sukses pasangan calon.
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota selalu mengingatkan agar ASN selalu bersikap netral melalui surat edaran, dan juga selalu mengingatkan ASN agar tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan memiliki sikap netral terhadap kegiatan politik.
Ia juga menyebut, pemerintah sudah menyalurkan anggaran hibah untuk kegiatan Pilkada 2024 ini yaitu sebesar Rp757 miliar lebih.
“Mudah-mudahan masyarakat tidak menyia-nyiakan biaya yang cukup besar ini dan sama-sama menciptakan Pilkada yang berkualitas,” harapnya.
Meskipun ada beberapa kendala teknis yang berkaitan dengan jaringan internet atau blankspot dan juga aliran listrik yang belum maksimal di beberapa desa, Katma memastikan hal itu tidak akan mengganggu kelancaran kegiatan Pilkada.
“Untuk blank spot, kita bisa menggunakan cara lama yaitu menggunakan handy talkie (HT) yang dapat terhubung ke kantor kelurahan/kecamatan atau area-area yang memiliki jaringan terkuat. Sementara, untuk aliran listrik, bisa disiasati dengan bantuan mesin genset tambahan,” bebernya.
Katma mengimbau kepada sekda kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terkait aturan tentang pentingnya ASN netral, sehingga ASN bisa menjaga netralitas, profesionalisme, dan menghindari segala bentuk keberpihakan terhadap pasangan calon, baik selama tahapan maupun pelaksanaan Pilkada.
Ditegaskan, kepada masyarakat Kalteng, mari kita datang berbondong-bondong ke TPS, pilihlah sesuai hati nurani dan jangan sampai golput, karena nasib daerah Kalteng ini ada di tangan kita.
“Semoga pemimpin yang kita pilih mampu membawa masa depan Kalimantan Tengah lebih baik lagi ke depannya,” tukasnya. (drt/KPO-4).
