BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004, Bank Kalsel menegaskan komitmennya untuk melakukan penguatan menyeluruh pada sistem keamanan siber dan tata kelola penyaluran kredit.
Dalam acara penyerahan LHP yang berlangsung pada Senin, 26 Januari 2026 di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, memberikan arahan tegas kepada
manajemen Bank Kalsel. Terkait hasil evaluasi rutin BPK mengenai ketahanan siber, Gubernur menginstruksikan agar dilakukan penguatan di semua sektor untuk menjamin keamanan data dan sistem informasi perbankan.
“Keamanan siber adalah prioritas utama untuk melindungi kepercayaan nasabah. Saya meminta penguatan dilakukan pada seluruh lini,” ujar H Muhidin.
Gubernur juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit produktif.
“Ekspansi kredit harus dilakukan dengan baik dan wajib memperhatikan seluruh aspek risiko demi menjaga kesehatan bank,”katanya.
Di sela acara tersebut, Gubernur Muhidin juga memberikan dorongan strategis terkait status
Bank Devisa yang telah disetujui oleh otoritas terkait. Beliau mengingatkan bahwa sebagai daerah penghasil sumber daya alam yang melimpah, potensi bisnis internasional melalui Bank Devisa sangatlah besar bagi kemajuan daerah.
“Saya meminta Bank Kalsel segera melengkapi syarat-syarat tambahan yang diminta regulator agar operasional Bank Devisa dapat segera berjalan. Kita harus menangkap peluang dari ekspor sumber daya alam kita,” tegas Gubernur.
Merespons hal tersebut, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyatakan sikap kooperatif dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan
berkelanjutan.
Bank Kalsel berkomitmen menuntaskan Rencana Aksi (Action Plan) selambat-
lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.
“Kami berkomitmen segera menindaklanjuti hasil evaluasi rutin BPK dengan meningkatkan
ketahanan siber pada seluruh aspek operasional. Selain itu, penyaluran kredit akan terus diperkuat melalui analisis prinsip kehati-hatian 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) yang
lebih mendalam untuk memitigasi risiko,” ujar Fachrudin.
Mengenai operasional Bank Devisa, Direktur Utama memastikan bahwa proses pemenuhan syarat tambahan dari regulator berjalan sesuai jadwal dan tidak berkaitan langsung dengan agenda
pemeriksaan BPK tersebut.
“Kami sedang melakukan percepatan kelengkapan dokumen sesuai
permintaan regulator. Kami optimis layanan Bank Devisa akan segera aktif untuk mendukung transaksi internasional para pelaku usaha di Kalsel secara lebih efisien.”
Melalui langkah-langkah strategis ini, Bank Kalsel berkomitmen meningkatkan kualitas operasionalnya sebagai bank pembangunan daerah yang handal, aman, dan berkontribusi nyata bagi
kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.(ADV/KPO-1)
