TANAH LAUT, kalimantanpost.com – Kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila (Sosrev) yang digelar Anggota DPRD Kalimantan Selatan dari Fraksi PKS, Habib Hamid Bahasyim, di Desa Ambawang, Kabupaten Tanah Laut, tak sekadar membahas nilai-nilai Pancasila.
Di hadapan legislator provinsi tersebut, warga justru memanfaatkan momentum itu untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi, mulai dari akses pendidikan hingga sengketa lahan yang belum kunjung tuntas.
Salah satu isu yang paling banyak disoroti warga adalah program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Masyarakat mengaku masih minim informasi terkait mekanisme pendaftaran, persyaratan, hingga peluang mendapatkan bantuan pendidikan bagi pelajar dari Desa Ambawang.
Warga berharap pemerintah dan para wakil rakyat dapat lebih gencar melakukan sosialisasi agar siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu tidak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Tak hanya soal pendidikan, warga juga menyampaikan keluhan terkait sengketa lahan antara masyarakat Desa Ambawang dengan PT SSA yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Permasalahan tersebut disebut turut berkaitan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, sehingga masyarakat berharap ada langkah konkret dari pihak-pihak terkait untuk menghadirkan kepastian hukum.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, warga meminta adanya pendampingan, mediasi, serta fasilitasi agar konflik lahan yang berlangsung dapat diselesaikan secara adil dan tidak merugikan masyarakat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Habib Hamid Bahasyim menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi perhatian dan akan diperjuangkan sesuai kewenangannya sebagai anggota DPRD Kalimantan Selatan.
“Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menjadi sarana penguatan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menyerap aspirasi warga yang nantinya akan kami tindak lanjuti dan komunikasikan kepada pihak terkait,” kata Habib Hamid.
Menurutnya, persoalan pendidikan dan kepastian hukum atas hak-hak masyarakat merupakan bagian dari implementasi sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Habib Hamid juga mengajak masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menyelesaikan persoalan secara musyawarah.
Melalui kegiatan Sosrev tersebut, aspirasi warga yang selama ini terpendam akhirnya tersampaikan langsung kepada wakil rakyat.
Kini masyarakat berharap berbagai persoalan yang mereka sampaikan tidak berhenti sebatas forum diskusi, melainkan ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan solusi yang memberikan kepastian bagi warga Desa Ambawang. (Fin/KPO-1)
