BANJARBARU, kalimantanpost.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait rencana pelaksanaan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Kick Off Pelatihan Paralegal di Kalimantan Selatan. Audiensi tersebut berlangsung pada Senin (26/1/2026) bertempat di Ruang Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
Audiensi dilaksanakan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, serta jajaran pejabat manajerial Kanwil Kemenkum Kalsel.
Rombongan Kanwil Kemenkum Kalsel diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, yang didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, serta Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka menyukseskan agenda nasional di bidang akses keadilan.
“Audiensi ini kami laksanakan sebagai tindak lanjut rencana Peresmian Pos Bantuan Hukum di Kalimantan Selatan yang direncanakan akan diresmikan langsung oleh Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia pada Jumat, 30 Januari 2026, sekaligus Kick Off Pelatihan Paralegal. Kami berharap dukungan dan sinergi Pemerintah Provinsi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal,” ujar Alex.
Lebih lanjut, Alex menegaskan bahwa keberadaan Posbankum dan pelatihan paralegal merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan layanan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas inisiatif Kementerian Hukum melalui Kanwil Kemenkum Kalsel dalam memperkuat layanan bantuan hukum di daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh pelaksanaan Peresmian Pos Bantuan Hukum dan Pelatihan Paralegal ini. Kami meminta agar seluruh pihak terkait dapat segera melakukan koordinasi lanjutan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Gubernur.
Gubernur juga menilai bahwa penguatan Posbankum dan peningkatan kapasitas paralegal sangat strategis dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung perluasan akses keadilan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Kegiatan audiensi berlangsung dengan tertib dan lancar sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan agenda strategis Kementerian Hukum di Kalimantan Selatan. (KPO-1)
