Martapura, KP – RAPBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan penting. Pemkab setempat menegaskan, setiap rupiah anggaran yang direncanakan harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati diwakili Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi saat Rapat Paripurna DPRD, agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD 2027, sekaligus Pendapat Akhir Fraksi terhadap raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, di Gedung Wakil Rakyat setempat, Martapura, Selasa (08/09/2026).
Menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Wabup menyampaikan, masukan fraksi sejalan dengan arah kebijakan Pemkab Banjar yang menempatkan belanja daerah sebagai instrumen pembangunan yang harus menghasilkan manfaat nyata untuk masyarakat.
“Fokus belanja dalam Rancangan APBD 2027 diarahkan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar hingga pemberian stimulus bagi penguatan ekonomi,” tandasnya.
Setiap program, lanjutnya, harus memiliki indikator keberhasilan terukur, transparan dan memberikan dampak nyata serta berkelanjutan bagi kemakmuran masyarakat.
Menjawab pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Pemkab sepakat, penguatan kemandirian fiskal daerah menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus terus didorong.
“Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah, perbaikan sistem pemungutan serta percepatan digitalisasi pemungutan pajak daerah,” katanya.
Sementara menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Golkar, Pemkab Banjar menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara program prioritas, efisiensi belanja operasional dan penguatan belanja yang pro-rakyat.
“Isu kebencanaan juga menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah terus memperkuat strategi penanggulangan bencana dan mitigasi lingkungan, khususnya menghadapi ancaman karhutla serta banjir,” tutupnya. (Wan/K-5)
