Martapura, KP – Pemkab Banjar memperkuat sistem pengendalian intern melalui penerapan manajemen risiko di setiap perangkat daerah.
Upaya tersebut ditekankan dalam Workshop Manajemen Risiko Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), di William Tandiono Building, Kecamatan Gambut, Selasa (08/09/2026).
Dibuka Sekdakab H Yudi Andrea yang mewakili Bupati. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel Ayi Riyanto dan Auditor Ahli Madya Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Kalsel Mas Agus Sutaryat sebagai narasumber.
Yudi mengatakan, penerapan manajemen risiko penting guna memastikan tujuan, sasaran dan target pembangunan daerah tercapai secara efektif dan terukur.
“Pembangunan saat ini menghadapi banyak risiko. Mulai perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, kondisi fiskal, dinamika ekonomi, bencana, permasalahan sosial hingga kelemahan pada dasar keuangan,” ujar Yudi.
Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak cukup hanya menetapkan program, kegiatan dan anggaran. Setiap perangkat daerah harus mampu mengidentifikasi risiko, menganalisis kemungkinan dan dampaknya serta menentukan langkah pengendalian dan mitigasi.
“Manajemen risiko harus terintegrasi dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Kepala perangkat daerah adalah pemilik risiko di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Ini bukan hanya tanggung jawab pejabat teknis, pengelola SPIP, Inspektorat maupun Bapperida,” tegasnya.
Yudi juga mengingatkan, agar register risiko tidak sekadar menjadi dokumen administratif. Dokumen tersebut harus menjadi instrumen bagi pimpinan dalam mengambil keputusan, sekaligus memastikan langkah pengendalian berjalan efektif.
“Kita perlu menghubungkan target kinerja, risiko, pengendalian dan hasil. Keberhasilan pemerintah bukan hanya dari terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, tetapi dari tercapainya sasaran serta manfaat pembangunan untuk masyarakat,” katanya.
Dia berharap workshop tersebut menghasilkan tindak lanjut nyata di masing-masing OPD. Bapperida bersama Inspektorat juga diminta terus melakukan pengawalan dan pendampingan, agar penerapan manajemen risiko dapat terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Keberhasilannya harus terlihat dari berkurangnya potensi kegagalan pencapaian sasaran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, membaiknya kualitas pelayanan serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” ucapnya.
Yudi menyebut dua harapan utama dari workshop ini. Pertama, pimpinan OPD memiliki kompetensi dalam menjalankan manajemen risiko di satuan kerja masing-masing. Kedua, sebagai pemilik risiko, Kepala OPD diharap mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dan risiko yang muncul dalam penyelenggaraan kegiatan.
“Melalui sinergi Pemkab Banjar dengan BPKP dan seluruh perangkat daerah, saya yakin penerapan manajemen risiko memberi kontribusi nyata pada pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar,” tandasnya. (Wan/K-5)
