Banjarbaru, KP– Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menegaskan bahwa di tengah upaya efisiensi anggaran, kegiatan prioritas Pemerintah Kota Banjarbaru harus mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kota Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan, Rabu (11/02/2026).
Menurut Sirajoni, efisiensi dilakukan di berbagai lini tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia mencontohkan perubahan pola kegiatan rapat yang kini lebih sederhana sebagai bagian dari langkah penghematan.
“Kami bersama jajaran memprioritaskan kegiatan yang langsung memberi manfaat kepada masyarakat. Rapat saja sekarang snack, kalau dulu nasi kotak. Efisiensi di segala lini kita upayakan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Banjarbaru,” ujarnya.
Dalam RKPD 2027, Pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan empat prioritas pembangunan, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, peningkatan produktivitas perekonomian sektor tersier, pemerataan infrastruktur dan konektivitas perkotaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan reformasi birokrasi.
Penyusunan RKPD 2027 mengusung tema “Penguatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Daya Saing SDM dan Penataan Kota yang Terintegrasi.” Tema tersebut disusun berdasarkan evaluasi capaian pembangunan, kondisi ekonomi daerah, serta isu strategis yang dihadapi Banjarbaru ke depan.
Forum konsultasi publik ini dihadiri jajaran pimpinan daerah, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, serta perwakilan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan tersebut bertujuan menjaring masukan dan saran terhadap rancangan awal RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2027.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru yang dipaparkan dalam forum, pertumbuhan ekonomi Banjarbaru pada 2024 mencapai 6,71 persen dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan Selatan. Struktur ekonomi didominasi sektor transportasi dan pergudangan dengan kontribusi sebesar 29,72 persen, disusul sektor konstruksi dan perdagangan.
Selain itu, indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan pada 2025 tercatat sebesar 3,44 persen atau sekitar 11.065 jiwa, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,75 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 82,2 dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan Selatan.
Meski demikian, pemerintah daerah masih mengidentifikasi sejumlah tantangan strategis yang perlu mendapat perhatian, di antaranya pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan.(Dev/K-5)
