LONDON, Kalimantanpost.com – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan ia tetap membela keputusannya tidak melibatkan Inggris dalam serangan awal AS-Israel terhadap Iran.
Starmer mengatakan hal itu saat menyampaikan pembaruan situasi Iran kepada anggota parlemen di House of Commons pada Senin (2 /3/2026).
Ia mengatakan keputusan untuk tidak melibatkan Inggris sengaja diambil karena pemerintah meyakini hasil terbaik adalah penyelesaian melalui negosiasi.
“Kami tidak bergabung dengan serangan ofensif AS dan Israel. Dasar keputusan kami adalah pertahanan diri kolektif dari sahabat dan sekutu lama serta melindungi nyawa warga Inggris,” katanya.
Menanggapi kritik Presiden AS Donald Trump, Starmer mengatakan bahwa tugasnya adalah menilai apa yang terbaik bagi kepentingan nasional Inggris dan ia tetap pada keputusannya tersebut.
Trump sebelumnya mengatakan Starmer perlu waktu “terlalu lama” sebelum memberikan akses kepada AS ke pangkalan-pangkalan Inggris, menurut laporan The Telegraph.
“Ini mungkin sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara negara kita… Kami sangat kecewa dengan Keir,” kata Trump.
Namun, Starmer membedakan situasi awal konflik dengan kondisi saat ini. Ia mengatakan serangan balasan Iran yang disebutnya “keterlaluan” telah menjadi ancaman bagi rakyat Inggris, kepentingan nasional, dan sekutu Inggris, sehingga tidak dapat diabaikan.
Starmer mengatakan sekitar 200.000 warga negara Inggris masih berada di Timur Tengah dan menyebut risiko yang mereka hadapi “sangat mengkhawatirkan.”
Ia juga merujuk pada serangan yang memengaruhi pasukan Inggris di kawasan tersebut.
Menurutnya, pangkalan militer di Bahrain dihantam Iran pada Sabtu ketika 300 personel berada dalam jarak beberapa ratus meter dari lokasi serangan.
Ia juga menyinggung serangan pesawat nirawak (drone) terhadap RAF Akrotiri di Siprus Yunani pada malam hari.
Starmer memastikan tidak ada korban dalam insiden itu dan menegaskan bahwa pangkalan Inggris di Siprus tidak digunakan oleh pesawat pengebom AS.
Ia juga mengatakan, berdasarkan penilaian pemerintah, drone tersebut diluncurkan sebelum keputusan Inggris diumumkan. (Ant/KPO-3)
