PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Banjar terus memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna mendukung penyediaan data yang akurat dan berkualitas, khususnya untuk pengendalian inflasi daerah serta persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026.
Plh Sekda Ikhwansyah menerima audiensi BPS Banjar, di ruang kerja Sekda, Kantor Bupati, Martapura, Senin (10/3).
Kepala BPS Banjar Roy Suryanto menjelaskan, audiensi tersebut bertujuan menyampaikan sejumlah agenda strategis BPS yang akan dilaksanakan sepanjang 2026, termasuk pelaksanaan Sensus Ekonomi Nasional yang dijadwalkan berlangsung Mei hingga Juli 2026.
“Sensus ekonomi merupakan kegiatan besar yang dilaksanakan secara nasional untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia, khususnya di daerah,” tandasnya.
Kegiatan ini sangat penting untuk memotret struktur dan perkembangan ekonomi, termasuk pelaku usaha di Kabupaten Banjar.
Pada 2026, lanjutnya, BPS memiliki tiga agenda besar.
Selain Sensus Ekonomi Nasional tersebut, juga rencana penguatan statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah, agar data dihasilkan masing-masing perangkat daerah terintegrasi dan memiliki standar sama.
“Agenda lainnya, rencana kolaborasi penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Dinas Sosial,” ungkapnya.
Semua guna memastikan data sosial ekonomi masyarakat lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah.
Roy berharap dukungan seluruh SKPD di Kabupaten Banjar menyukseskan berbagai agenda tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Plh Sekda Ikhwansyah menyampaikan apresiasi atas upaya BPS.
Menurutnya, data yang valid dan terintegrasi sangat penting guna mendukung perencanaan pembangunan, pengendalian inflasi serta penyusunan program yang tepat sasaran bagi masyarakat.
“Pemkab Banjar tentu siap mendukung dan berkolaborasi agar kegiatan tersebut berjalan sukses,” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan agar perangkat daerah terkait menjalin koordinasi yang baik dengan BPS, terutama penguatan statistik sektoral serta pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Data yang akurat merupakan pondasi penting pembangunan.
Karena itu kami mendorong seluruh SKPD terus meningkatkan koordinasi dengan BPS agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara maksimal,” pungkasnya. (adv/K-2)
