ISTANBUL, Kalimantanpost.com – Giliran Austria menolak permintaan AS untuk menggunakan wilayah udaranya untuk melancarkan operasi militer melawan Iran, dengan alasan hukum netralitas yang diterapkan negara tersebut.
Pada Kamis (2/4), juru bicara Kementerian Pertahanan Austria mengonfirmasi adanya beberapa permintaan dari Washington tetapi tidak menyebutkan jumlah pastinya, demikian laporan penyiar publik Austria, ORF.
Austria, yang mempertahankan kebijakan netralitas militer yang telah lama berlaku, belum memberlakukan larangan umum terhadap penerbangan AS tetapi sedang meninjau permintaan berdasarkan kasus per kasus, menurut kementerian tersebut.
Partai oposisi Sosial Demokrat (SPO) juga menyerukan pemerintah untuk mempertahankan pendiriannya saat ini.
“Menteri Pertahanan Klaudia Tanner (OVP) seharusnya tidak menyetujui satu pun penerbangan militer AS ke Teluk. Ia juga seharusnya tidak menyetujui penerbangan transportasi atau dukungan logistik lainnya,” kata Sven Hergovich, kepala SPO di Austria Hilir.
“Sama seperti yang dilakukan Spanyol, Perancis, Italia, dan Swiss. Perang ini merusak kepentingan ekonomi Austria, Eropa secara keseluruhan, dan perdamaian dunia,” ujarnya, menambahkan.
Awal pekan ini, Spanyol dilaporkan menutup wilayah udaranya untuk penerbangan militer terkait konflik tersebut, sementara Italia menolak permintaan pesawat AS untuk mendarat di pangkalan di Sisilia.
AS dan Israel telah melancarkan serangan udara terhadap Iran sejak 28 Februari 2026. Serangan itu menewaskan lebih dari 1.340 korban, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei.
Teheran kemudian membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, Yordania, Irak, dan negara-neggara Teluk yang menampung aset militer AS—menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, serta mengganggu pasar global dan penerbangan. (Ant//KPO-3,)
