RANTAU, Kalimantanpost.com — Pemerintah Kabupaten Tapin memperkuat penanganan kedaruratan sosial melalui pembenahan sistem rujukan bagi orang terlantar.
Upaya ini dilakukan lewat sosialisasi yang digelar Dinas Sosial dari Bidang Rehabilitasi Sosial, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Senin (20/4/2026), di Aula Kantor Dinas Sosial Tapin.
Sosialisasi menghadirkan nara sumber dari Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Kalsel Selamat Riadi dan Ketua Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Pemulihan Rumah (YPR) Kobra Kalimantan Selatan Ardian Noverdi Pratama dengan peserta dari TNI, Polri, petugas sosial tergabung dalam lembaga sosial dan jajaran Dinas Sosial Tapin.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Tapin, H Zainal Abidin, menegaskan penanganan orang terlantar merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah. Dalam situasi darurat sosial, kecepatan dan ketepatan penanganan menjadi krusial untuk melindungi kelompok rentan.
“Permasalahan sosial terus berkembang. Karena itu, diperlukan sistem rujukan yang jelas agar setiap kasus di lapangan bisa ditangani cepat, tepat, dan sesuai kewenangan,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Ia menekankan pentingnya kesamaan persepsi antarinstansi serta penguatan koordinasi lintas sektor. Dengan sistem rujukan yang terintegrasi, penanganan diharapkan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung dan saling mendukung.
Kepala Dinas Sosial Tapin, Syafrudin, mengatakan sosialisasi ini difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur dan para pilar sosial, termasuk tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pekerja sosial masyarakat (PSM), serta fasilitator lapangan.
“Petugas harus memiliki pemahaman yang sama terkait prosedur rujukan, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan responsif,” katanya.
Menurut Syafrudin, kolaborasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalsel dan lembaga mitra telah berjalan dalam setahun terakhir dan menunjukkan hasil positif. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang berbagi pengalaman dalam menangani berbagai kasus kedaruratan sosial di lapangan.
Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut mengingat persoalan sosial bersifat dinamis dan selalu muncul setiap tahun.
“Penguatan kapasitas harus dilakukan berkesinambungan agar petugas siap menghadapi berbagai kondisi di masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua IPWL Yayasan Pemulihan Rumah (YPR) Kobra Kalsel, Ardian Noverdi Pratama menyoroti pentingnya jejaring kemanusiaan dalam mendukung penanganan sosial, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.
Menurutnya, pihaknya telah membangun kolaborasi kelembagaan selama satu tahun terakhir dengan pemerintahbdinas sosial Tapin, termasuk dalam pembentukan kader pemulihan berbasis komunitas. Program tersebut diarahkan untuk mendukung keberadaan rumah singgah sebagai tempat pemulihan lanjutan bagi penyintas.
“Tidak hanya pemulihan, tetapi juga pembentukan karakter agar mereka bisa kembali berfungsi di masyarakat. Bahkan, sebagian bisa dilibatkan sebagai kader untuk membantu proses rehabilitasi,” ujarnya.
Ia berharap gerakan ini dapat memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan penyalahgunaan narkoba di daerah, sejalan dengan cita-cita mewujudkan masyarakat yang bersih dari narkoba menuju Indonesia Emas 2045.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Tapin menargetkan terbentuknya sistem penanganan kedaruratan sosial yang lebih terstruktur, cepat, dan terpadu, sehingga kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.(abd/KPO-4).
