BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Penyusutan kelas menengah nasional sebanyak 1,1–1,2 juta jiwa dalam setahun menjadi alarm serius bagi perekonomian, termasuk di Kalimantan Selatan.
Kelompok yang selama ini menjadi motor konsumsi domestik itu kini terjepit oleh inflasi kebutuhan pokok, stagnasi upah riil, terbatasnya lapangan kerja formal, serta meningkatnya beban pajak dan pungutan.
Hal itu disampaikan Dr. Hj. Hastin Umi Anisah, SE, MM, Ketua Pusat Studi Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan LPPM Universitas Lambung Mangkurat.
Menurutnya, kelas menengah merupakan tulang punggung konsumsi domestik yang menopang sekitar 53 persen pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika lebih dari satu juta orang “turun kelas”, daya beli agregat ikut melemah.
“Ini bukan sekadar angka statistik. Ini sinyal melemahnya fondasi ekonomi rumah tangga,” ujarnya.
Ia mengutip pandangan pengamat ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada Tadjudin Noor Effendi yang memperkirakan pengurangan 1–2 juta rumah tangga kelas menengah bisa memangkas pertumbuhan ekonomi 0,1 hingga 0,3 persen.
Bagi Kalimantan Selatan, situasi ini menjadi tantangan serius. Daerah ini menargetkan pertumbuhan 6,4 persen pada 2026 dan 8,1 persen pada 2030. Target tersebut, kata Hastin, membutuhkan konsumsi domestik yang kuat. Namun indikator lapangan justru menunjukkan pelemahan. Pada musim mudik Lebaran 2026, jumlah pemudik turun 1,75 persen, sementara omzet pedagang pasar dilaporkan anjlok hingga 50 persen.
Dampak lain terlihat pada sisi fiskal. Kelas menengah adalah kontributor utama penerimaan pajak. Ketika mereka turun kelas, basis pajak menyusut dan berimbas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tren ini dinilai berisiko terhadap penerimaan pajak daerah pada 2026.
Hastin juga mengingatkan potensi dampak sosial. Melemahnya daya tahan ekonomi rumah tangga dapat memicu kerawanan sosial dan peningkatan kriminalitas, terutama di kawasan perkotaan dan pusat industri seperti Banjarmasin, Banjarbaru, dan kawasan industri Batulicin.
Menurutnya, salah satu akar persoalan adalah minimnya lapangan kerja formal berkualitas. Industri pengolahan sawit dan tambang batubara di Kalsel masih didominasi pola padat modal (capital intensive) dengan serapan tenaga kerja lokal terampil yang terbatas. Di sisi lain, lulusan SMA/SMK menyumbang angka pengangguran signifikan akibat lemahnya keterkaitan (link and match) dengan kebutuhan dunia kerja.
Kondisi ini menciptakan lingkaran masalah: investasi hilirisasi masuk membutuhkan tenaga terampil, SDM lokal tidak siap, posisi diisi tenaga dari luar daerah, masyarakat lokal bertahan di sektor informal, tidak naik ke kelas menengah, dan pada akhirnya daya beli melemah sehingga produk hilir pun tidak terserap optimal.
“Hilirisasi tanpa penciptaan pekerjaan formal berkualitas hanya akan menghasilkan pertumbuhan tanpa kemakmuran,” tegasnya.
Ia menilai Pemerintah Provinsi Kalsel perlu segera menyelaraskan kebijakan hilirisasi dengan perlindungan sosial serta peningkatan kualitas SDM. Tanpa langkah itu, target pertumbuhan tinggi berisiko menjadi angka makro yang tidak mencerminkan kesejahteraan warga.
“Kalau tidak diantisipasi, yang terjadi adalah warga Banua kehilangan kesempatan untuk naik kelas di tengah geliat pembangunan,” pungkasnya.(nau/KPO-1)
