IRAN, Kalimantanpost.com – Iran menegaskan Amerika Serikat, sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, wajib memberikan visa kepada tim nasional sepak bola Iran terlepas dari perbedaan politik kedua negara.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan pemerintahnya melakukan “segala upaya” untuk memastikan tidak ada kendala bagi timnas Iran saat berpartisipasi di Piala Dunia di AS.
“Para pemain kami akan berangkat ke Amerika Serikat semata-mata untuk Piala Dunia,” kata Baghaei pada Rabu malam (6/5), seperti dilaporkan kantor berita Mehr.
Ia mengatakan negara tuan rumah harus memiliki komitmen yang jelas untuk menjamin visa anggota tim Iran diterbitkan “tanpa mempertimbangkan masalah politik.”
Baghaei juga menyatakan harapannya agar FIFA mengambil langkah yang diperlukan “untuk menjaga kredibilitasnya,” seraya menyebut perkembangan terbaru yang menganggap tim Iran “tidak pantas bagi FIFA.”
Iran, kata dia, akan menggunakan “semua kapasitas yang tersedia” untuk memfasilitasi tim nasionalnya.
Mengacu pada tidak adanya hubungan diplomatik antara Iran dan AS, Baghaei mengatakan bahwa Seksi Urusan Iran di Washington — kantor kecil yang berada di bawah perlindungan Kedutaan Besar Pakistan — siap memberikan bantuan yang diperlukan.
Ketika ditanya mengenai negosiasi damai Iran-AS, Baghaei menolak berkomentar.
“Untuk saat ini, kami fokus pada olahraga,” ujarnya.
Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli.
Iran dijadwalkan memainkan dua pertandingan di Los Angeles melawan Selandia Baru pada 15 Juni dan Belgia pada 21 Juni, sebelum menghadapi Mesir di Seattle pada 26 Juni.
Ketegangan kawasan meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang dibalas Iran dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah dan memblokir Selat Hormuz.
Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, tetapi pembicaraan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan permanen. Gencatan senjata kemudian diperpanjang Presiden AS Donald Trump tanpa batas waktu yang ditentukan. (Ant/KPO-3)
