Oleh : Dr Hj Hastin Umi Anisah, SE,MM
Pengamat Ekonomi FEB ULM
Pendahuluan
Kalimantan Selatan sebagai daerah yang dikaruniai sumber daya alam luar biasa, mulai dari batubara 1,6 miliar ton, bijih besi 600 juta ton, sawit, karet, sampai ikan. Pola ekstraktif masih mendominasi, seperti menjual bahan mentah, sementara nilai tambahnya dinikmati daerah lain, terutama Jawa. Bahkan pemerintah pusat terang-terangan meminta Kalsel mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah lewat hilirisasi yang terintegrasi.
Tetapi perlu diingat, transformasi bukan cuma perkara bangun pabrik. Ini soal merombak rantai nilai, menggeser pusat ekonomi dari aktivitas tambang ke manufaktur, dan yang paling penting—memastikan rakyat lokal ikut menikmati hasilnya. Tulisan ini hendak mengupas secara kritis strategi hilirisasi Kalsel, jurang antara apa yang bisa dicapai dengan kenyataan di lapangan, serta pelajaran dari daerah lain yang bisa dipetik.
Hilirisasi sebagai Poros Strategi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berani memasang target setinggi langit, yaitu pertumbuhan ekonomi 6,4 persen di tahun 2026, lalu dinaikkan jadi 8,1 persen pada tahun 2029. Angka ini bukan main-main, jauh di atas proyeksi nasional dengan senjata utamanya adalah hilirisasi. Gubernur Muhidin sendiri sudah bicara terbuka mengenai potensi mengolah Batubara menjadi pupuk. Hal ini merupakan lompatan konsep yang menarik karena biasanya batubara hanya dilihat sebagai sumber energi, sekarang mulai digeser ke ranah agroindustri. Wakil Menteri Dalam Negeri juga ikut menekankan bahwa ketergantungan pada sumber daya alam harus segera diputus.
Tetapi jangan buru-buru tepuk tangan, karena yang menarik, seruan ini bukan sekadar manis di atas kertas. Sejak 2023, Kementerian Keuangan sudah menyebut Kalsel sebagai salah satu “sumber hilirisasi untuk masa depan ekonomi Indonesia”, hal ini berati secara strategis, Kalsel memang diakui mempunya peran penting dalam industrialisasi nasional. Pertanyaannya sekarang: apakah target setinggi itu realistis dengan kondisi di lapangan? Atau hanya angka di papan presentasi?
Kawasan Industri: Koridor Impian atau Jalan Masih Banyak Lubang?
Empat kawasan industri yang menjadi andalan: Batulicin, Jorong, Sebuku, dan KEK Setangga. Rencana perluasan juga sudah disiapkan di daerah Tarjun, Seradang, Mantuil, Tapin, hingga KEK di Mekar Putih dan Satui. Satu hal yang patut diapresiasi Adalah pendekatan berbasis data lewat Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Dinas Perindustrian Kalsel sadar betul bahwa kebijakan tanpa data hanya akan jadi omong kosong. Ini langkah yang sering dilompati oleh daerah lain. Jadi secara perencanaan, ada fondasi yang mulai kokoh.
Kesenjangan antara rencana dan eksekusi adalah batu sandungan paling klasik di negeri ini. Bukannya tidak mungkin kawasan industri megah berdiri, tapi akses jalannya rusak, truk angkut barang macet di jembatan darurat, atau pasokan listrik tersendat. Pemerintah daerah sendiri mengakui tantangan terbesarnya adalah jalan, jembatan, dan konektivitas menuju kawasan industri baru masih perlu dibangun secara besar-besaran. Jadi sebelum target 8,1 persen dideklarasikan di podium, lebih baik pastikan dulu aspal dan betonnya sudah siap menjemput investasi.
Nilai Tambah: Antara Potensi Teoretis dan Realitas di Lapangan
Jangan membayangkan hilirisasi hanya soal tambang. Data dari Kabupaten Balangan justru menunjukkan hasil yang lebih menggoda dari sektor pertanian, seperti industri tepung beras punya tingkat pengembalian internal (IRR) 55 persen dan laba atas investasi (ROI) 72 persen. Lebih gila lagi, pakan ternak bisa menghasilkan ROI 105 persen per tahun. Artinya apa? Hilirisasi di sektor pertanian dan perikanan yang selama ini selalu kalah pamor dibanding batu bara sebenarnya punya dasar ekonomi yang sangat kuat. Tinggal siapa yang berani serius menggarapnya.
Kritik fundamental dari Prof. Gunawan Prayitno, Guru Besar Universitas Brawijaya, yang menyatakan bahwa selama ini Kalimantan termasuk Kalsel Cuma menjadi pemasok bahan mentah. Sementara pabrik pengolahan, urusan merek dagang, standarisasi produk, sampai akses pasar, semuanya dikuasai oleh orang luar. Lebih lanjut Prof. Gunawan menegaskan lagi bahwa masalah kita bukan kekurangan komoditas, melainkan masalah utamanya adalah lemahnya kemampuan daerah dalam menangkap nilai tambah. Transformasi baru benar-benar terjadi kalau tiga syarat ini dipenuhi: Komoditas diolah di dalam wilayah sendiri, rantai nilainya diperpanjang secara local, dan manfaat ekonomi benar-benar “tinggal” di Kalimantan
Ini kritik paling menusuk terhadap model pembangunan kita selama ini. Infrastruktur fisik mungkin sudah mulai dibangun. Tapi “infrastruktur ekonomi” berupa ekosistem industri dari hulu ke hilir yang terintegrasi—itu masih pincang.
Satu hal yang patut dicatat: hilirisasi tidak bisa berjalan sendiri sebagai program sektoral. Prof. Gunawan menekankan perlunya kerja bersama yang melibatkan: Pemerintah daerah, yang bikin kebijakan dan insentif, Perguruan tinggi, untuk riset dan inovasi teknologi, Media, untuk mengawasi dan menyebarluaskan informasi, Dunia usaha, koperasi, dan UMKM, sebagai pelaksana di lapangan, dan Masyarakat, sebagai penerima manfaat sekaligus pengawas
Model ini menolak dua pendekatan ekstrem: perintah dari atas yang kaku maupun dibiarkan begitu saja tanpa kendali. Yang dibutuhkan adalah ekosistem yang terkoordinasi dengan baik.
Koneksi dengan IKN dan Food Estate: Peluang atau Jerat Baru?
Dari sisi regional, Kalsel diposisikan sebagai titik strategis untuk mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dan Food Estate di Kalimantan Tengah. Ini buka peluang, yaitu Pasokan bahan bangunan dan material industry, Logistik pangan dan distribusi hasil perikanan, dan
Mobilitas tenaga kerja terampil
Tapi ada risiko besar. Jangan sampai Kalsel hanya menjadi “lumbung” bagi proyek-proyek raksasa di provinsi tetangga, tanpa membangun kapasitas industrinya sendiri. Sejarah sudah mengajari kita: konektivitas tanpa perlindungan bagi industri lokal bisa berujung pada eksploitasi model baru.
Insentif: PP 28/2025
Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Optimalisasi insentif fiskal lewat Indonesia National Single Window (INSW) diharapkan bisa menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Tetapi di banyak daerah, insentif fiskal sering dinikmati pemodal besar tanpa diikuti transfer teknologi atau penyerapan tenaga kerja lokal yang signifikan. Oleh karena itu, syarat “kandungan lokal” dan “transfer teknologi” harus menjadi bagian yang tidak bisa ditawar dari kebijakan insentif. Prof. Gunawan mengingatkan bahwa transformasi harus memastikan manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati masyarakat Kalimantan sendiri. Inilah ujian sejati. Ketika pabrik berdiri, berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap? Berapa banyak kontrak yang diberikan pada koperasi dan UMKM setempat? Atau justru tenaga kerja didatangkan dari luar, dan rantai pasok dikuasai pemodal besar? Indikator keberhasilan yang sesungguhnya bukanlah angka pertumbuhan PDRB yang gedongan. Melainkan dua hal sederhana: kemiskinan turun ke target 6 persen pada 2027, dan pengangguran terbuka di bawah 5 persen. Kalau dua itu tidak tercapai, maka hilirisasi hanya akan menjadi proyek besar yang menguntungkan segelintir orang, sementara rakyat tetap merasakan getirnya hidup.
Kesimpulan
Transformasi ekonomi di Kalimantan Selatan melalui hilirisasi mempunyai dasar pemikiran yang kuat serta dukungan politik yang jelas, dari pemerintah pusat hingga daerah. Target pertumbuhan 6,4–8,1 persen bukanlah hal yang mustahil, dengan syarat eksekusi disiplin. Namun, ada tiga syarat penting yang harus dipenuhi: Pertama, integrasi hulu dan hilir yang sejati bukan cuma membangun smelter, tapi juga memperkuat UMKM lokal, membuka akses pasar, dan menerapkan standar produk. Nilai tambah harus benar-benar bisa dinikmati di dalam daerah itu sendiri. Kedua, pendidikan vokasi harus diarahkan ulang, dengan kurikulum yang sesuai kebutuhan industri hilir, seperti kimia, teknik proses, dan digital marketing. Kalau tenaga kerja lokal tidak siap, investasi hanya akan mendatangkan buruh dari luar. Ketiga, perlu mekanisme pengawasan yang melibatkan banyak pihak, seperti media, kampus, dan Masyarakat, agar hilirisasi tidak hanya menguntungkan pemodal besar, tetapi betul-betul membawa kesejahteraan bagi warga Kalsel.
Pelajaran paling berharga dari pengalaman daerah lain adalah bahwa transformasi ekonomi bukan sekadar proyek fisik, melainkan proyek sosial dan budaya yang mengubah cara pandang masyarakat terhadap kekayaan mereka sendiri. Hilirisasi akan berhasil ketika Kalsel tidak lagi melihat batu bara, sawit, atau ikan mereka sebagai “bahan mentah yang dikirim ke luar”, melainkan sebagai “modal untuk membangun industri sendiri.”
