BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Komisi III DPRD Kota Banjarmasin menyoroti rendahnya realisasi anggaran proyek strategis daerah yang hingga pertengahan tahun masih berada pada tahap persiapan kontrak.
Dari total anggaran yang dialokasikan, serapan anggaran saat ini baru mencapai sekitar 5 persen.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, HM Ridho, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena waktu pelaksanaan proyek semakin terbatas. Untuk itu, pihaknya akan melakukan evaluasi berkala sekaligus meningkatkan pengawasan di lapangan guna memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target.
“Kami akan melakukan evaluasi kembali dan turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh proyek strategis daerah berjalan sesuai rencana dan dapat diselesaikan tepat waktu,” ujarnya usai rapat kerja bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Rabu (10/6).
Menurut Ridho, pada tahun 2026 terdapat enam proyek strategis daerah yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Banjarmasin. Tiga proyek berada di sektor jalan dan jembatan, sedangkan tiga lainnya berada di bidang cipta karya.
Dari sejumlah proyek tersebut, pembangunan Jembatan Gabruk-Jamjam menjadi perhatian utama karena nilai investasinya cukup besar dan tingkat pekerjaannya lebih kompleks dibanding proyek lainnya.
“Sebenarnya untuk proyek rekonstruksi jalan relatif tidak terlalu mengkhawatirkan karena masa pengerjaannya sekitar tiga bulan. Yang menjadi perhatian kami adalah pembangunan Jembatan Gabruk-Jamjam karena membutuhkan pengawasan lebih intensif,” katanya.
Politisi Golkar itu mengingatkan agar proyek jembatan tersebut tidak mengalami keterlambatan yang berpotensi menimbulkan persoalan baru di penghujung tahun anggaran. Karena itu, DPRD meminta Dinas PUPR dan kontraktor pelaksana memaksimalkan waktu pelaksanaan pekerjaan.
Dengan nilai anggaran sekitar Rp14 miliar, proyek Jembatan Gabruk-Jamjam dinilai memiliki peran strategis bagi konektivitas kawasan. Komisi III pun berkomitmen memperketat pengawasan, baik terhadap kualitas pekerjaan maupun progres fisik di lapangan.
“Mengingat kondisi APBD yang terbatas, setiap proyek strategis harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Karena itu kami akan lebih sering turun ke lapangan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi dan jadwal,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Ir Candra Riandhy Wijaya, memastikan seluruh proyek strategis yang telah direncanakan tahun ini tetap akan dilaksanakan sesuai target.
Ia menjelaskan, enam kegiatan strategis yang masuk dalam program prioritas meliputi pembangunan fasilitas di kawasan Jam-Jam, dua paket penanganan jalan, pekerjaan infrastruktur di kawasan Balai Jebat Kiri, pembangunan Gedung Kelurahan Sungai Baru, serta pembangunan tiga unit rumah pompa.
“Beberapa kegiatan sudah memasuki tahap kontrak pada bulan ini. Untuk proyek di kawasan Jam-Jam, proses kontrak ditargetkan selesai pada pertengahan bulan sehingga pekerjaan fisik dapat segera dimulai,” jelasnya.
Menurut Candra, seluruh pekerjaan ditargetkan rampung paling lambat awal Desember 2026. Oleh karena itu, percepatan proses administrasi dan kontrak menjadi penting agar waktu pelaksanaan di lapangan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Target kami seluruh pekerjaan selesai paling lambat awal Desember. Dengan kontrak yang ditandatangani pertengahan bulan ini, pelaksana masih memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal sebelum akhir tahun anggaran,” pungkasnya.
Komisi III DPRD berharap sinergi antara pemerintah daerah, Dinas PUPR dan pihak pelaksana dapat memastikan seluruh proyek strategis berjalan tepat waktu, tepat mutu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Banjarmasin.(nau/KPO-1)
