AMUNTAI, Kalimantanpost.com – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong percepatan digitalisasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), sekaligus memperjuangkan penguatan fasilitas Balai Diklat Industri Kayu dan Logam Amuntai.
Dorongan itu disampaikan saat Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel H Suripno Sumas bersama anggota komisi lainnya melaksanakan monitoring pembinaan dan pengembangan industri dengan mengunjungi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinkoperindag) HSU serta Balai Diklat Industri Kayu dan Logam Amuntai, kemarin.
Kegiatan yang berlangsung di Aula H Idham Chalid, Amuntai, itu turut dihadiri Bupati HSU H Sahrujani, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan H Ahmad Bagiawan, jajaran Dinkoperindag HSU, serta pengelola Balai Diklat Industri Kayu dan Logam Amuntai.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II menyoroti pentingnya transformasi digital bagi UMKM agar mampu berinovasi, memperluas pasar, dan bersaing di tengah perkembangan teknologi yang kian pesat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel H Suripno Sumas menegaskan, digitalisasi menjadi salah satu kunci utama agar UMKM Banua bisa naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas.
“UMKM kita di HSU memiliki produk yang sangat potensial, mulai dari kerajinan rotan, kue bangkit hingga olahan ikan gabus. Namun apabila pemasarannya masih terbatas secara konvensional, tentu akan sulit bersaing dengan produk lain yang sudah memanfaatkan marketplace dan media digital. Karena itu kami mendorong Dinkoperindag menjadi jembatan bagi UMKM untuk berkembang melalui digitalisasi,” ujarnya.
Politisi PKB itu juga mendorong tiga langkah strategis, yakni pelatihan digital marketing secara berkelanjutan, fasilitasi pendaftaran marketplace dan QRIS bagi pelaku UMKM, serta pembangunan etalase digital khusus produk unggulan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Bupati HSU H Sahrujani menyambut baik dukungan Komisi II DPRD Kalsel. Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten HSU siap bersinergi untuk meningkatkan daya saing UMKM agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional melalui platform digital.
Selain membahas pengembangan UMKM, Komisi II DPRD Kalsel juga mengevaluasi program dan kegiatan Balai Diklat Industri Kayu dan Logam Amuntai. Dari hasil kunjungan, Komisi II menilai balai tersebut telah menjalankan fungsi pelatihan industri dengan baik, namun masih menghadapi keterbatasan anggaran yang berdampak pada menurunnya jumlah pelatihan setiap tahun.
“Kami melihat Balai Diklat Industri Kayu dan Logam telah menjalankan fungsi pelatihan dengan baik. Namun sangat disayangkan, jumlah pelatihan yang dilaksanakan setiap tahun terus menurun akibat keterbatasan anggaran. Padahal masyarakat masih sangat membutuhkan pelatihan industri yang inovatif agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan pasar,” kata Suripno.
Menurut dia, kondisi sarana dan prasarana balai juga menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Kalsel. Karena itu, pihaknya akan memperjuangkan dukungan anggaran untuk peningkatan fasilitas pelatihan, pengadaan peralatan yang lebih modern, serta rehabilitasi gedung kantor dan ruang pelatihan.
“Kami mencatat kebutuhan anggaran untuk peningkatan fasilitas balai industri sebagai salah satu prioritas yang akan kami perjuangkan. Dengan fasilitas yang memadai, proses pelatihan dapat berjalan lebih optimal dan mampu menghasilkan tenaga kerja serta pelaku industri yang kompeten,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel Adrizal menegaskan UMKM daerah harus terus didorong untuk berkembang melalui inovasi dan peningkatan kualitas produk. Ia juga menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan dukungan anggaran bagi pengembangan peralatan pelatihan yang lebih maju dan modern.
Dalam kesempatan itu, Komisi II DPRD Kalsel juga menerima informasi bahwa sebagian pelaku usaha kecil dan menengah di HSU masih belum memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah disediakan pemerintah dan perbankan. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD untuk dicarikan solusi bersama agar akses pembiayaan usaha dapat dimanfaatkan secara maksimal guna mendukung ekspansi usaha masyarakat.
Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD Kalsel berharap sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendukung pertumbuhan UMKM, pengembangan industri lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.(Nn/KPO-1)
