Oleh: Noorhalis Majid
Pemerhati Sosial Kemasyarakatan
Masih di bulan Bung Karno, satu hal yang masih sangat relevan dan aktual untuk diangkat kembali, adalah tentang pledoi Bung Karno saat sidang di Pengadilan Landraad Bandung, Gedung Societeit Concordia pada 18, 19, 20 dan 22 Agustus 1930 (sebagaimana dikisahkan Bung Karno Kepada Cindy Adams pada buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia).
Pada sidang tersebut, Bung Karno menyampaikan pidato pembelaan karena dituduh “makar”, gara-gara aktivitasnya Parta Nasional Indonesia (PNI), yang ia dirikan pada 4 Juli 1927, bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena itulah ia dituduh makar. Tapi Bung Karno justru malah balik “menggugat” sistem kolonial.
Dalam pidatonya yang menggelegar memenuhi ruangan sidang, Bung Karno menyampaikan 3 hal penting, Pertama; Menggugat Penjajahan sebagai sumber segala penderitaan. Ia mengatakan kemiskinan dan kebodohan, yang menjadi penyakit di Indonesia, bukan karena “orang Indonesia malas”. Tapi karena sistem kolonial Belanda yang mengisap habis. “Kapitalisme imperialisme Belanda-lah yang menyebabkan rakyat Indonesia miskin”. Dia bongkar sejumlah data tentang tanah yang diambil paksa, pajak tinggi dan menjerat rakyat, buruh dibayar murah. Semua persoalan itu merupakan masalahnya struktural, bukan personal rakyat Indonesia.
Kedua; Menggugat Ide “Ethical Policy” Belanda, atau politik etis. Belanda seolah bilang, “kami jajah, tapi kami juga bangun sekolah, jalan, rumah sakit, dan itu semua dianggap sebagai Politik Etis”. Bung Karno menyanggahnya, dengan mengatakan itu cuma gula-gula. Sekolah dibangun dikit, yang pinter cuma jadi klerk Belanda. Jalan dibangun buat angkut hasil bumi ke pelabuhan, bukan untuk kesejahteraan rakyat.
Ketiga; Menuntut Kemerdekaan, Bukan Reformasi. Inilah poin yang paling keras. Bung Karno menolak tawaran “otonomi” atau “lebih banyak kursi di Volksraad”. Alasannya, selama masih dijajah, semua perbaikan cuma kosmetik. Obatnya cuma 1, Merdeka 100%. “Merdeka! Itu harga mati. Bukan diberi, tapi direbut”.
Apa yang disampaikan Bung Karno, bentuk dari nasionalisme radikal, pertama kali waktu itu ada tokoh yang menyampaikan “merdeka” terang-terangan di pengadilan Belanda. Di rumah hukum Belanda itu sendiri.
Pledoi yang disampaikan Bung Karno, kemudian dicetak, disebarkan secara diam-diam, jadi buku pegangan pergerakan. Rakyat yang buta huruf dibacakan, sehingga semua melek politik. Dan akhirnya Bung Karno divonis 4 tahun, namun pidatonya menang di “pengadilan sejarah”. Bukannya mengadili Bung Karno, Belanda justru memberi panggung buat propaganda kemerdekaan, yang selanjutnya pekik kemerdekaan terus dikumandangkan.
Bagian paling menyentakkan Belanda, dibacakan pada 20 Agustus 1930. Total naskahnya kalau dibacakan full, memakan waktu 3 jam. Waktu itu, Hakim Belanda beberapa kali mau memotong, tapi Bung Karno ngotot lanjut membacakannya dengan lantang. Pada 22 Agustus, pengadilan menjatuhkan hukuman 4 tahun di Penjara Sukamiskin Bandung.
Belanda benar-benar kaget atas pledoi tersebut, “Kok bisa terdakwa malah ceramah nasionalisme di pengadilan kami sendiri?” setelah itu pemerintah Hindia Belanda melakukan sensor yang ketat terhadap buku-buku. Buku “Indonesia Menggugat” dilarang edar. Tapi telat, sudah keburu viral dan menjadi pembicaraan di warung-warung.
Pledoinya “Indonesia Menggugat”, disebut bom waktu intelektual, karena bukan hanya berhasil membangun kesadaran rakyat Indonesia, juga menggerakkannya.
Paragraf paling menggetarkan dan membuat Belanda merinding berbunyi: “Saudara-saudara hakim! Di dalam tiap-tiap dada manusia Indonesia sekarang ini, di dalam tiap-tiap benak manusia Indonesia sekarang ini, bertakhta satu kata: Merdeka! Merdeka itu satu-satunya kata yang dapat menenteramkan kembali hati kami. Merdeka itu satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan luka-luka kami. Merdeka itu satu-satunya kunci yang dapat membuka pintu penjara kami.”
Kenapa paragraf tersebut viral hingga ke negeri Belanda? karena saat itulah pertama kali “Merdeka” diteriakkan di pengadilan kolonial. Sebelum Bung Karno, tokoh pergerakan masih pakai kata halus: “otonomi”, “hentikan pemerasan”. Bung Karno langsung: MERDEKA. Tanpa sensor. Di depan hakim Belanda, kata Itu seperti menampar muka penguasa. Bahasanya sederhana, tapi menusuk. Mengubah ruang sidang jadi panggung propaganda. Seharusnya terdakwa itu menunduk, minta ampun. Bung Karno malah ceramah. Hakim Belanda tidak bisa menghentikan, karena itu “hak membela diri”. Hasilnya: 3 jam pidato nasionalisme disiarkan wartawan, dicatat stenograaf pengadilan. Catatan resmi pengadilan Belanda malah jadi alat penyebaran ide merdeka. Membuat Belanda tidak punya jawaban. Argumen Bung Karno logis, pakai data.
Bagaimana relevansinya dengan kondisi sekarang? Penjajahan tidak sekedar dilakukan oleh bangsa asing melalui ekonomi dan budaya, tapi juga melalui teknologi. Bahkan penjajahan dilakukan oleh bangsa sendiri, ditandai semakin kuatnya oligarki yang menguasai ekonomi hanya untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, sementara sebagian besar rakyat, masih hidup dalam kemiskinan, bahkan banyak yang miskin ekstrim.
Bagaimana dengan program-program populis yang sekarang dianggap bermasalah, seperti MBG, Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan dan Sekolah Rakyat, apakah semua program strategis tersebut bagian dari upaya menjawab persoalan? Secara substansi tujuan, tentu saja relevan dengan gugatan Bung Karno terkait kemiskinan dan kebodohan yang diakibatkan imperialisme, sekarang kemiskinan tersebut masih ada dan jurangnya semakin dalam, mestinya dapat dituntaskan melalui program-program strategis nasional tersebut. Sayangnya karena dikelola dengan cara yang salah, akhirnya justru menjadi ladang korupsi.
Mahasiswa tentu berbeda dalam melihatnya, tidak sekedar soal cara, tapi konsepnya juga bermasalah. Dari sisi konsep tidak disiapkan dengan matang, sehingga pengorganisasian gagasan yang dianggap baik tersebut keteteran. Program tersebut tidak ditunjang oleh kemandirian fiskal, sehingga kedodoran dalam pelaksanaannya, menyita isu lain yang tidak kalah penting. Akibatnya pajak naik, BBM naik dan langka, semua itu berdampak pada harga-harga, terutama sembako.
Gugatan Bung Karno melampaui zamannya, tentang kedaulatan berpikir, disampaikan ketika ia berusia 29 tahun. Kalau pemuda sekarang ingin menggugat, harus juga dalam kontek kekinian dengan memperhatikan algoritma yang ada di media sosial. Namun mungkinkah daulat dalam berpikir, saat algoritma menguasai dan bahkan mengendalikan cara berpikir? Kalau berpikir saja sudah dikendalikan algoritma, bagaimana dapat menggugat keadilan terkait lapangan pekerjaan, harga yang melambung tinggi, dan kebijakan ekonomi yang meruntuhkan kelas menengah masuk dalam jurang kemiskinan.
Bung Karno mengajarkan tentang berpikir besar, adakah pemimpin sekarang memiliki kemampuan berpikir besar? Kalau berpikirnya pendek, bahkan hanya untuk kepentingan diri sendiri, mustahil bisa menguasai dunia. Lantas bagaimana kalau penjajahan itu dilakukan oleh pemerintahan sendiri? Kolonialisme itu terjadi justru oleh tata kelola pemerintahan yang buruk dan tidak melindungi rakyatnya? Bukankah kepercayaan terhadap pemerintah sudah bangkrut, hilang sudah kepercayaan itu. Bagaimana mungkin pemerintah mampu mendorong anak muda mampu menjemput masa depan, dengan kepercayaan yang sudah keropos?
Kalau Bung Karno menggunakan data untuk membantah politik etis kolonial Belanda. Mahasiswa sekarang dalam menggugat pemerintah, harus pula menggunakan data yang akurat. Tanpa data, dianggap asbun, bahkan tidak akan didengar, apalagi untuk mengubah keadaan. (nm)
