BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pengawasan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendalami data distribusi bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan dalam rapat yang digelar, Rabu (24/6/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, H. Jahrian, S.E., didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, M.M.. Pertemuan membahas berbagai aspek distribusi BBM bersubsidi, mulai dari data penyaluran, mekanisme pengawasan, hingga tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait pelayanan di sejumlah SPBU.
Dalam rapat itu, Pertamina Patra Niaga menyatakan siap mendukung tugas pengawasan pansus dengan menyerahkan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci hingga tingkat SPBU di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Data tersebut dinilai penting untuk memetakan kondisi distribusi di lapangan sekaligus mengidentifikasi potensi persoalan yang terjadi.
Jahrian mengatakan keterbukaan data dari Pertamina menjadi langkah positif untuk membantu pansus memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pola distribusi BBM bersubsidi di daerah. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPRD bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan proses distribusi berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.
“Pansus sangat mengapresiasi komitmen Pertamina yang terbuka dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Dengan data yang lengkap, kita dapat melihat kondisi riil di lapangan sehingga setiap rekomendasi yang nantinya disusun benar-benar berdasarkan fakta dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan distribusi BBM bersubsidi merupakan sektor yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pengawasannya harus dilakukan secara cermat agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat maupun pemerintah.
“Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana BBM bersubsidi ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran hingga pelayanannya di tingkat SPBU,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, mengungkapkan pansus berhasil memperoleh komitmen Pertamina untuk menyerahkan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci per kabupaten dan per SPBU di seluruh wilayah Kalsel.
“Kita mengolek data. Alhamdulillah dari pihak Pertamina bersedia memberikan data per kabupaten dan per SPBU untuk 13 kabupaten/kota. Ini menjadi bahan bagi pansus untuk melakukan kajian lebih lanjut,” ujarnya.
Selain itu, Pertamina juga menyatakan dukungan terhadap proses audit internal terkait laporan masyarakat mengenai distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU. Audit akan dilakukan melalui penelusuran sistem digital, termasuk barcode transaksi dan rekaman CCTV hingga ke nozzle pengisian BBM.
Kartoyo menyebut, saat ini pansus telah menerima sekitar 34 laporan masyarakat terkait dugaan permasalahan di sejumlah SPBU. Laporan tersebut akan dikompilasi dan dianalisis sebelum ditentukan langkah tindak lanjut, termasuk memilih beberapa SPBU sebagai sampel untuk pendalaman lebih lanjut.
“Dari hasil pendalaman nanti kita bisa mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, apakah ada SPBU yang kuotanya berlebih atau justru kurang. Semua itu akan menjadi bahan evaluasi untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lebih baik dan tepat sasaran,” pungkasnya.(nau/KPO-1)
