Jakarta, KP – Pemerintah Kabupaten Tapin memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar dengan mengikuti kegiatan Asistensi Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berbasis Web (E-SPM) sekaligus penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penerapan SPM Kabupaten Tapin Tahun 2026–2030. Kegiatan tersebut berlangsung di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jumat (24/7/2026).
Wakil Bupati Tapin H. Juanda mengatakan, asistensi tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Tapin berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan selama lima tahun ke depan.
Menurut Juanda, SPM merupakan amanat konstitusi yang wajib dipenuhi pemerintah daerah sebagai jaminan atas terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Karena itu, penerapan SPM tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi pelaporan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
“Penerapan SPM harus didukung oleh perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat, pelaksanaan yang konsisten, evaluasi yang berkelanjutan, hingga pelaporan melalui aplikasi E-SPM secara terpadu. Penyusunan Rencana Aksi Daerah ini akan menjadi pedoman pelaksanaan SPM Kabupaten Tapin selama periode 2026–2030,” ujar Juanda.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang terus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin dalam meningkatkan kualitas penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Juanda mengungkapkan, hasil evaluasi Indeks Pencapaian SPM Tahun 2024 menempatkan Kabupaten Tapin sebagai salah satu dari 10 kabupaten terbaik di Indonesia dengan status penerapan SPM “Tuntas Paripurna” serta nilai 99,99 persen. Capaian tersebut menjadi bukti sinergi seluruh perangkat daerah dalam memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat.
Meski demikian, ia menegaskan prestasi tersebut bukan menjadi alasan untuk berpuas diri. Sebaliknya, seluruh perangkat daerah harus terus meningkatkan kualitas data, pelaporan, serta koordinasi agar capaian tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.
“Prestasi ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Tantangan kita sekarang adalah mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas penerapan SPM agar pelayanan dasar kepada masyarakat semakin optimal,” tegasnya.
Wakil Bupati juga meminta seluruh peserta mengikuti asistensi dengan serius untuk memperdalam pemahaman mengenai pelaporan E-SPM, menyelesaikan berbagai kendala teknis yang masih dihadapi, serta menyusun Rencana Aksi Daerah yang sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.
Ia berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, menyempurnakan sistem pelaporan berbasis elektronik, serta menghasilkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kabupaten Tapin Tahun 2026–2030 yang implementatif dan menjadi acuan dalam peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Sebagai penutup, Juanda secara resmi membuka kegiatan asistensi dan mengajak seluruh peserta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar penerapan Standar Pelayanan Minimal semakin berkualitas demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapin.
Turut hadir Kepala Bappelitbang Meidy Haris Prayoga, Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteran Rakyat Zainal Abidin, Asisten Administrasi Umum Fiqri Irmawan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Taufiqurrahman, Kepala Bagian Pemerintahan Ari Wijaya dan Kepala Bagian Perlengkapan Iskandar. (abd/K-6)
