BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, H Mathari, meminta penggunaan anggaran daerah pada 2027 benar-benar disusun dengan mempertimbangkan kinerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal tersebut disampaikannya seusai Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Jumat (14/08/2026).
Menurut Mathari, kesepakatan mengenai Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) telah dicapai dan resmi diparipurnakan. Meski demikian, kesepakatan tersebut tetap harus diikuti dengan penggunaan anggaran yang sesuai aturan dan ketentuan perundang-undangan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu memastikan setiap anggaran yang nantinya digunakan memiliki dasar yang jelas serta mendukung program yang memang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan anggaran tidak cukup hanya melihat besarnya alokasi yang diberikan kepada masing-masing SKPD.
Mathari menyebut capaian kinerja dan realisasi anggaran sepanjang 2026 akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan pagu anggaran SKPD untuk tahun berikutnya. Evaluasi tersebut diperlukan agar besaran anggaran yang diberikan dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan program.
Menurutnya, SKPD yang realisasi anggarannya masih berada di bawah 60 persen akan mendapatkan perhatian khusus. Kondisi tersebut perlu dievaluasi sebelum pemerintah memberikan tambahan pagu anggaran pada tahun berikutnya.
“Kalau realisasinya masih di bawah 60 persen, tentu harus kita lihat dulu apa penyebabnya, jangan sampai anggaran ditambah, sementara anggaran yang sebelumnya saja belum mampu direalisasikan secara maksimal,” ujar Mathari.
Meski KUA-PPAS telah disepakati, Mathari menjelaskan masih terdapat ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap besaran anggaran masing-masing SKPD. Penyesuaian dapat dilakukan dengan melihat perkembangan kebutuhan daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program.
Hal serupa juga akan menjadi perhatian dalam pembahasan APBD Perubahan. DPRD bersama pemerintah daerah akan melihat perkembangan realisasi anggaran setiap SKPD sebelum menentukan apakah anggaran perlu dipertahankan, ditambah, atau justru dialihkan.
Mathari mengingatkan agar SKPD dengan tingkat realisasi rendah tidak serta-merta mengajukan tambahan anggaran yang lebih besar. Menurutnya, permintaan tersebut harus disertai alasan yang jelas dan didukung dengan evaluasi terhadap kinerja program yang telah berjalan.
“Kita akan melihat realisasinya, kalau ada SKPD yang realisasinya rendah tetapi justru meminta anggaran lebih besar, tentu akan kita evaluasi, kalau memang ada anggaran yang tidak terserap dan lebih dibutuhkan oleh SKPD lain, maka bisa saja dilakukan pergeseran,” jelasnya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap kinerja SKPD akan dilakukan secara berkelanjutan agar penggunaan APBD Banjarmasin lebih efektif. Dengan begitu, anggaran daerah diharapkan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar digunakan untuk program yang memiliki manfaat dan kebutuhan yang jelas bagi masyarakat. (nug/KPO-4)
