Barabai, KP – Bupati HST H A Chairansyah saat rapat koordinasi dengan seluruh SKPD bertempat di aula Bappelitbangda (18/10) mengaku sangat prihatin dengan proyeksi Kebijakan Umum Anggaran (KUA)- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 jauh meleset dalam jumlah sangat besar.
“Bagaimana tidak terpukul justru di penghujung akhir masa jabatan kami perencanaan anggaran APBD tahun 2020 justru akan minus sebesar RP 270,5 milyar” ujarnya seraya menyebut akan berdampak pada kegiatan-kegiatan penting jelas akan dikurangi, bahkan dihilangkan.
Chairansyah menyebutkan kekurangan anggaran tersebut diakibatkan
melesetnya proyeksi penerimaan dari DAU, DAk, penghasilan dari pajak dan non pajak. Hal ini tidak terlepas dari konsisi keuangan fiskal negara yang terpengaruh dengan dampak penurunan ekonomi global.
“Terdapat defisit anggaran sebagaimana yang disusun dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 sebesar Rp 181 m ditambah adanya permintaan penambahan anggaran dari DPRD berdasarkan hasil reses dewan sebesar Rp 89,5 m, sehingga totol kekurangan sebesar RP 270,5 m” katanya.
Untuk menyikapi kukurangan anggaran tersebut Chairansyah memerintah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk bekerja ekstra untuk lebih mencermati penganggaran kegiatan dengan menyesuaikan dana yang ada.
“Seluruh kepala OPD harus menggodok kegiatan yang benar-benar prioritas dengan lebih mendahulukan kebutuhan, bukan keinginan,” tandasnya.
Senada dengan Chairansyah, dalam menyikapi minusnya anggaran Sekda H Akhmad Tamzil juga meminta agar seluruh OPD untuk memangkas belanja yang sudah disusun sebesar 30% untuk dijadikan bahan revisi KUA-PPAS.
“Terutama belanja pegawai, belanja biasa, ayo mari kita berhemat,” ajak Sekda Tamzil.
Kepala Bappelitbangda Ir H A Syahriani Effendi, MT menyatakan bahwa pihaknya dan seluruh SKPD mau tidak mau harus dapat memahami kondisi keuangan daerah yang dihadapi serta dapat menyikapi dengan baik.
“Untuk menghindari defisit anggaran seperti tahun 2017 lalu, sebagaimana arahan pimpinan kita harus melakukan pemangkasan serta penghematan belanja operasional termasuk belanja barang dan jasa secara besar besaran untuk tahun anggaran 2020.
Menurut Syahriani sebagaimana KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020 tertanggal 15 Juli 2019 pendapatan diproyeksikan sebesar Rp1,414 milyar sedangkan belanja Rp 1,485. Defisit awal sebesar Rp 71 m kita perkirakan tertutupi dari Silpa.
“Namun dalam perjalanannya, defisit justru membengkak karena melesatnya perkiraan DAU, DAK dan pendapatan daerah dari pajak dan bukan pajak. Ditambah dinamika pembahasan KUA-PPAS di tingkat komisi sehingga total defisit menjadi Rp270,5 m. (adv/ary/K-6)
