Atasi Persoalan Tanah Kejati Teken Kerjasama dengan BPN Kalsel

Banjarmasin, KP – Perjanjian kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Kalsel dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalsel, ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Arie Arifin dan Kepala BPN Kalsel Alien Saputra,

Penandatanganan tersebut dilanjutkan dengan penandatangani dengan pejabat ditingkat Kota dan Kabupaten Se Kalsel, Selasa (11/2/2020), di sebuah hotel di Banjarmasin. Pelaksanaan tanda tangan ini sebagai tindak lanjutan penandatangani di tingkat pusat antara Kejagung dan Kementerian BPN.

Arie Arifin pada kesempatan tersebut kepada awak media, mengatakan bahwa kerjasama ini untuk mengatasi persoalan tanah yang ada di daerah ini lebih lebih Kalsel nantinya akan menjadi pintu gerbang ibukota baru (IKN).

Sebagai pintu gerbang ibu kota negara, sudah tentu akan muncul spekulan tanah untuk kepentingan pribadi, disinilah arti sebuah kerja sama dalam mengatasi persoalan pertanahan yang muncul.

Pengaruh sebagai gerbang ibukota negara, Arie mensinyalir harga tanah akan terus melonjak dan disinilah akan muncul spekulan yang banyak merugikan masyarakat.

“Mungkin saja nantinya adanya modus pengakuan bahwa tanah ini milik leluhurnya, tanpa adanya bukti bukti hal ini secara tehnis tentunya akan kami konsultasi dengan pihak BPN,’’ ujar Arie.

Jadi dlam kerja sama ini bila terjadi kasus hukumnya maka kejaksaan tentunya akan melakukan proses hukum, baik secara perdata maupun pidana, melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Sementara Kepala Kanwil BPN Kalsel Alien Saputra menyebutkan saat ini persoalan tanah di Kalsel tidak begitu menonjol, tetapi nantinya Kalsel sebagai pintu gerbang ibukota negara, mungkin akan timbul permasalahan tanah.

Lebih lanjut ia mengatakan, kalau dulu Kalsel tidak ditemui adanya mafia tanah, maka sebagai gerbvang ibu kota negara kemungkinan besar mafia mafia tanah ini akan muncul.

Kepada masyarakat ia menghimbau dalam bertransaksi masalah tanah ini untuk berhati hati jangan sampai bisa merugikan diri sendiri. Ia juga mensinyalir adanya mafia mafia tanah yang ada di Jakarta, yang akan beroperasi di Kalsel, hal ini yang perlu mendapatkan perhatian.

Dalam ini ia mengharapkan tanah tanah masyaraat yang belum memiliki sertifikat untuk segera mungkin diselesaikan dengan dalam hal ini tentunya berkerjasama dengan pemerintah daerah setempat. (hid/K-4)