Pelaihari, KP – Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan H Sukamta mengajak masyarakat Desa Ambawang agar tidak meminjam modal kepada rentenir karena saat ini Pemkab Tanah Laut sudah mengeluarkan program bunga nol persen atau yang dikenal dengan sebutan Gapura Karomah atau Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat Melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah.
“Program yang sudah diluncurkan sejak 21 Oktober 2019 diharapkan menjadi solusi bagi warga yang ingin memiliki modal usaha tanpa harus membayar bunga,” ujar H Sukamta pada Manunggal Tuntung Pandang di Desa Ambawang, Kecamatan Batu Ampar, Jumat (22/11).
Menurut dia, kalau warga mau tanam, pinjam Rp 5 juta nanti kembalikannya Rp 5 juta.
“Nggak usah pakai bunga. Jadi jangan nguntang sama rentenir, kasihan jualan belum laku sudah ditagih,” ungkap Sukamta.
Dalam kesempatan itu, bupati juga mengenalkan Direktur BPR, bank yang menjadi penyalur kredit bagi masyarakat yang ingin meminjam dalam program bunga nol persen.
Beliau juga bersyukur karena kelompok tani di Desa Ambawang sudah ada yang memanfaatkan program tersebut untuk membeli bibit.
“Alhamdulillah sudah ada yang pinjam untuk tanam jagung, tapi ingat kalau pinjam jangan malah dibelikan sepeda motor, nanti bayarnya dobel,” pesannya.
Kegiatan manunggal di Desa Ambawang, sebut dia, merupakan desa terakhir pada tahun 2019 yang mendapat giliran, kegiatan tersebut kembali dimulai pada awal tahun 2020.
Bupati juga berpesan kepada masyarakat, agar memanfaatkan pelayanan gratis yang disediakan pemerintah dalam kegiatan itu mulai dari e-KTP, Kartu Identitas Anak, akta kelahiran, pelayanan kesehatan, sunatan massal, hingga pelayanan pembayaran pajak kendaraan.
“Hanya pelayanan pajak kendaraan yang bayar, tapi diberi kemudahan kepada bapak ibu supaya nggak jauh-jauh ke Pelaihari, bisa bayar disini,”terangnya.
Kegiatan tersebut, tegas bupati merupakan komitmen dari semua kepala dinas untuk memberikan pelayanan langsung ke desa-desa.
Selain itu, lanjut dia, sebagai ajang silahturahmi dengan pejabat pemerintah, agar bisa langsung menyampaikan keluhan terkait pembangunan atau lainnya yang dirasakan kurang. (ant/K-6)
