Pemkab Barsel Serahkan 3 Raperda ke DPRD

9.105
header

Buntok, KP – Wakil Bupati Satya Titiek Atyani Djoedir menyampaikan 3 Raperda inisiasi Pemerintah Kabupaten kepada DPRD Barito Selatan di Graha Paripurna, Selasa 10/12/2019.

Pada rapat Paripurna XVIII Masa Persidangan III Tahun 2019 dipimpin langsung Ketua DPRD HM. Farid Yusran yang dihadiri sejumlah SKPD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ketiga Rancangan Perda tersebut yaitu Raperda Kabupaten Barito Selatan tentang Produk Hukum Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Selatan tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan tahun 2020-2035 dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Barito Selatan tentang pengelolaan zakat .

Untuk rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Produk Hukum Daerah adalah merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, yang pembentukan nya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Menurut Wabup Barsel, rancangan peraturan daerah no 3 tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang undangan, sebab produk Raperda tersebut dulunya adalah produk Peraturan Daerah Inisiatif DPRD,

“Oleh sebab itu Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum melakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah dimaksud untuk pembangunan kedepan nya,” tambah Atiek Djodier.

Lanjutnya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang pembentukan produk Hukum Daerah, memuat beberapa materi pokok antara lain, Perencanaan, Pembahasan serta Penetapan dan atau Pengundangan produk Hukum Daerah.

Sementara, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2035 merupakan salah satu sektor yang harus didongkrak dan dikembangkan.

“Karena dampak nya mampu mempengaruhi sektor-sektor lainnya terutama untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing serta Pendapatan Daerah dan meningkatkan Pendapatan serta kesejahteraan Masyarakat dibidang pembangunan Industri Pariwisata, Destinasi, Pemasaran, dan Kelembangaan Pariwisata,” terangnya.

Dengan diberlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang rencana induk pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Barito Selatan untuk tahun 2020-2035, diharapkan nantinya daerah wisata menjadi daya tarik wisata, Lingkungan dan Budaya Masyarakat Kabupaten Barito Selatan.

Sementara, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang pengelolaan zakat, dibuat agar sebagai umat muslim mempunyai kesadaran untuk dapat memberikan zakatnya atau menyisihkan hartanya untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah islam.

Karena zakat adalah merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Selatan.

Dan diharapkan penggalian dan pengelolaan dana zakat dapat dilaksanakan sesuai syariah, amanah, bertanggung jawab, profesional dan transparan sesuai dengan tujuan nya.

“Sehingga diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan dimaksud,” ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan HM. Farid Yuslan dalam sambutannya menyatakan, pihaknya akan mempelajari ketiga buah Rancangan Peraturan Daerah Pemda yang disampaikan untuk dibahas lebih lanjut bersama- sama Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan pada tahap Persidangan berikutnya (Yld/KPO-2)

Loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...