Dewan Kalsel Tolak Permohonan Hibah Modal PDAM

BANJARMASIN, KP – Komisi II DPRD Kalsel menolak permohonan hibah atas modal yang sudah disertakan kepada sejumlah perusahaan air minum (PDAM) di wilayah Kalsel.

“Jadi tidak ada hibah. Permohonan hibah PDAM ini sudah ditolak,’’ kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo kepada wartawan, kemarin, di Banjarmasin.

Alasan penolakan hibah ini, menurut Imam Suprastowo, dikarenakan Pemprov Kalsel kini berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi di sejumlah badan usaha milik daerah (BUMN), termasuk PDAM.

“Jika penyertaan modal yang diberikan selama ini dihibahkan kepada PDAM, maka Pemprov Kalsel akan kehilangan sumber PAD, sehingga permohonan ini ditolak,’’ tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Imam Suprastowo mengatakan, pendapatan yang diperoleh dari investasi ke PDAM cukup menguntungkan, sehingga sayang jika pendapatan daerah dari penyertaan modal ini hilang.

“Justru kita menggenjot PAD, kalo dilepas PAD kita hilang,’’ kata ujar Imam Suprastowo.

Berita Lainnya
1 dari 1.802
Loading...

Anggota Badan Anggaran Dewan ini, menyebutkan, ada dua PDAM yang menyampaikan surat hibah ke gubernur. Salah satunya PDAM Bandarmasih.

Selain itu, saham yang dimiliki Pemprov Kalsel di PDAM Bandarmasih mencapai Rp65 miliar atau 15 persen dari total saham yang ada.

“Dari itu, alasan kuat penolakan dewan atas permohonan hibah karena penyertaan modal yang sudah lama di tanamkan menjadi unsur PAD pemerintah provinsi,’’ tambahnya.

Sekedar diketahui, permohonan hibah yang dilakukan Walikota Banjarmasin, guna memuluskan rencana mengubah status PDAM dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah (Perumda) atau perusahaan perseroan daerah (Peseroda).

Aturannya, ada dua bentuk BUMD yakni perusahaan umum daerah atau perseoran daerah. Secara tegas, PP Nomor 54 Tahun 2017 ini mengatur kepemilikan saham hanya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

Sedangkan, untuk perseroan terbatas, modalnya bisa terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51 persen dimiliki suatu daerah. (lyn/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya