Hujan Datang Airpun Tergenang

Oleh : Gumaisha Syaukia Azzalfa

Ratusan juta rupiah dianggaran untuk pendalaman embung Cempaka dan normalisasi sungai Kuranji di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Musibah banjir yang terjadi di Cempaka belum lama tadi, menjadi perhatian serius pemerintah kota Banjarbaru. Selain faktor alam karena curah hujan yang tinggi, kesiapan infrastruktur juga ikut menjadi penyebab banjir. Sungai Kuranji tidak mampu menampung debit air yang tinggi dan embung Cempaka juga tidak bisa menampung air sehingga meluber dan menyebab banjir. Faktor lain, hilangnya resapan air yang ada di Cempaka karena alihfungsi lahan hutan menjadi perumahan dan perkantoran juga jadi pemicu banjir. (Banjarmasin Post.co.id, Banjarbaru)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) melalui Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik (PB dan Kesbangpol) HSS menetapkan status siaga banjir, tanah longsor dan puting beliung di wilayah HSS. Kepala Badan PB dan Kesbangpol HSS Efran, di Kandangan, Kamis (2/1) mengatakan, penetapan status ini berdasarkan Keputusan Bupati HSS H Achmad Fikry, Nomor 188.45/381/KUM/2019 dan berlaku sejak 1 Desember 2019 hingga 31 januari 2020 mendatang. “Posko siaga siaga diaktfkan dan hari ini juga ada rakor lintas sektor antisipasi banjir di Polres HSS, kita sudah koordinasi dengan tim reaksi cepat apabila ada bencana, termasuk alat berat dari Dinas PU dan perahu karet serta alat evakuasi dan pertolongan juga disiapkan,’’ katanya. (Antara, Kandnagan)

Kesiapan penanggulangan bencana yang bisa muncul di musim penghujan dilakukan jajaran Polres Hulu Sungai Utara (HSU). Meski sampai dengan saat ini seluruh wilayah Kabupaten HSU masih aman dari banjir maupun tanah longsor, tetapi beberapa kegiatan antisipasi terkait penanggulan bencana mulai dilakukan. Di antaranya pengecekan peralatan SAR, yang dimiliki Polres HSU, seperti perahu karet, kano, pelampung dan lainnya. Pengecekan langsung dilakukan Kapolres AKBP Ahmad Arif Sopiyan, Selasa (7/1/2020) seusai memimpin apel perdana untuk tahun ini di halaman mapolres. (Banjarmasin Post.co.id, Amuntai)

Wali Kota Banjarbaru, Nadjmi Adhani, mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan mengimbau agar waspada bencana banjir. Hal itu disampaikan saat melaksanakan apel gabungan di Lapangan Murjani, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (6/1/2020). Turut mendampingi, Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru H Said Abdullah, seluruh kepala SKPD dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Banjarbaru. Kemudian, disebutkannya, bahwa curah hujan di Banjarbaru awal tahun ini cukup tinggi. “Menurut informasi dari BMKG, kita perlu kewaspadaan terhadap banjir dan bencana daerah,’’ ucapnya. (Banjarmasin Post.co.id, Banjarbaru).

Banjir menjadi sebuah fenomena yang dianggap biasa terjadi bahkan semakin parah setiap tahunnya. Sayangnya, walaupun sudah berulang kali menghadapi banjir, banjir masih belum teratasi hingga kini. Pemerintah sudah berupaya dengan memperbaiki bahkan membuat bendungan baru, kanal baru, atau membeli pompa baru, namun ini tidak menyelesaikan masalah banjir, hanya merespon dampak yang terjadi akibat banjir. Untuk bisa menemukan solusi bagi fenomena banjir ini, kita harus menelaah terlebih dulu apa saja yang bisa menyebabkan banjir.

Banjir bisa terjadi karena curah hujan yang tinggi dan tidak terserapnya air oleh tanah. Curah hujan merupakan siklus alami yang terjadi, untuk memodifikasinya, ia pun bisa direkayasa dengan teknologi. Sedangkan tidak terserapnya air oleh tanah merupakan akibat dari tidak adanya tanaman yang tumbuh pada tanah tersebut. Jenis tanaman yang ada pun mempengaruhi penyerapan air pada tanah tersebut. Sayangnya, sebagian besar lahan yang digunakan sebagai daerah resapan justru dialih fungsikan menjadi perkebunan, atau bahkan perumahan. Semakin banyak tanah yang tertutup oleh aspal.

Hal ini terjadi dipengaruhi oleh pemikiran yang hadir di sistem sekarang ini. Pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan dibuat dengan mempertimbangkan ada tidaknya pemasukan bagi kantung pemerintah, bukan lagi kondisi lingkungan.

Keuntungan secara materi menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan. Inilah pemikiran kapitalisme yang menstandarkan perbuatan pada asas manfaat. Tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi. Sistem kapitalisme membebaskan kepemilikan, lahan-lahan yang seharusnya berfungsi menjadi daerah resapan pun demi keuntungan materi yang didapat para pemilik modal diubah menjadi perumahan.

Menilik faktor utama pemicu banjir, yaitu buruknya tata ruang dengan semakin hilangnya ruang terbuka hijau dan rendahnya kepedulian lingkungan, jelas banjir terjadi karena murni kesalahan manusia. Karena sesungguhnya Allah telah menyediakan alam ini dengan kapasitas yang tepat, termasuk dalam menampung air hujan, karena siklus air pun bersifat tetap, tidak berkurang ataupun bertambah. Pun sifat aliran air sudah jamak dipahami, bahwa selalu mengalir menuju tempat yang rendah, maka pada pemukiman dataran rendah harus diupayakan mekanisme penahanan air yang tepat di daerah hulu, agar tidak melimpah menggenangi daerah di bawahnya, dan fungsi penahanan air oleh akar tanaman pun sudah jelas dipahami.

Allah, telah menunjukkan semua aturanNya, yang mana manusia sesungguhnya dibekali akal untuk digunakan dalam memahami ayat-ayatNya, memikirkan penciptaanNya, sehingga bisa menemukan keterkaitan aturan Allah dengan fakta yang dihadapinya. Maka solusi jitu pun pasti dihasilkan, karena konsep solusi berakar dari Sang Maha Pemberi Solusi. Apa saja aturan Allah yang saat ini diabaikan, yang jika diterapkan tentu saja akan sangat berdampak pada penyelesaikan berbagai persoalan, termasuk banjir, antara lain :

  1. Syariat ekonomi Islam.

Islam menetapkan tentang status kepemilikan harta di dunia, terbagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan umum, negara dan individu. Kepemilikan umum dan negara tidak boleh dikuasai atau diserahkan pengolaannya pada individu, baik lokal maupun asing atau diprivatisasi. Kepemilikan umum di antaranya mencakup sumber alam seperti minyak bumi, tambang emas, perak, tembaga, dan lain-lain; benda-benda yang pembentukannya tidak mungkin dimiliki individu-seperti masjid, jalan raya; juga benda-benda vital yang dibutuhkan dan dicari-cari oleh manusia dan memiliki jumlah kandungan (deposit) yang amat besar, misalnya sumber mata air. Maka kawasan-kawasan pelindung siklus air yang vital yang pada umumnya berupa bukit-bukit, hutan, gunung, pantai, daerah aliran sungai tidak boleh diubah menjadi milik pribadi dan pengontrolan penuh dilakukan oleh negara. Negara tidak berhak mengubah kepemilikan umum (milik masyarakat) menjadi milik individu, apa pun dalihnya, termasuk membiarkan pembangunan pemukiman yang mengancam keberadaan dae
rah tersebut.

Berita Lainnya

Benarkah Rezim Sekuler melindungi Ulama

1 dari 156
Loading...
  1. Pengaturan tentang tanah.

Islam juga memiliki aturan dalam pemanfaatan tanah. Islam mendorong umat manusia untuk mengelola tanah secara produktif. Tanah-tanah telantar (yang dibiarkan tidak tergarap, meskipun berpotensi subur) akan menjadi hak milik si penggarap. Syaratnya, selama tanah tersebut dikelola dan digarap. Rasulullah SAW bersabda : “Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati maka tanah itu adalah miliknya’’. (HR al-Bukhari).

Jelas, kebijakan semacam itu sangat bermanfaat dalam memotivasi rakyat untuk bekerja produktif, mengatasi pengangguran, dan berdampak pada pemerataan harta melalui pembagian tanah-tanah telantar (ardhu al-mawât). Siapapun yang menelantarkan selama 3 tahun, maka kepemilikan otomatis akan berpindah pada yang menggarapnya. Produktivitas lahan akan memicu daerah resapan yang semakin luas, karena semakin bertambahnya daerah resapan air yang terbangun.

  1. Tata Kota

Prinsip tata kota yang dikembangkan harus memberikan daya dukung lingkungan, karena Islam melarang bersikap dzolim baik terhadap sesama manusia maupun hewan dan tumbuhan. Daerah produktif untuk pertanian misalnya, maka tidak boleh dibuka untuk perindustrian, karena membalikkan tanah menjadi produktif lagi tidaklah mudah. Pembangunan pemukiman atau fasilitas publik lain harus mengutamakan faktor sanitasi karena Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan, maka saluran pembuangan pun menjadi aspek yang tidak boleh ditinggalkan, termasuk saluran drainase yang memudahkan air mengalir dengan daya tampung yang mencukupi.

  1. Sistem pemerintahan Islam

Dukungan utama pemberlakuan aturan yang sesuai syariah adalah sistem pemerintahan yang sesuai dengan amanah Rasulullah SAW, yaitu sistem pemerintahan Islam, yang jelas sangat berbeda dengan sistem demokrasi. Sistem pemerintahan Islam tidak memberi ruang pada manusia untuk menetapkan hukum kecuali tidak bertentangan dengan syariat, karena kedaulatan ada di tangan syariat, bukan ditangan rakyat. Khalifah hanya berhak mengadopsi hukum yang tidak bertentangan dengan syariat, majelis umat hanya akan memusyawarahkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan syariat dan umat akan mengontrol pelaksanaan syariat. Maka jelas, tidak akan ada kebijakan yang lahir dari kompromi antara penguasa dengan pengusaha seperti dalam sistem demokrasi, yang melahirkan banyak aturan transaksional, dan menumbuhsuburkan praktek korupsi.

  1. Sistem pendidikan Islam

Kesadaran terhadap lingkungan yang rendah tentu saja berangkat dari sistem pendidikan yang buruk. Sistem pendidikan Islam mentargetkan output peserta didik yang bershaksiyah Islam, dengan pola pikir dan pola sikap Islam, sehingga ketika hal tersebut tidak terbentuk, maka jangan harap mereka akan terstempel Lulus, sekalipun nilai akademiknya memuaskan. Ketakwaan individu inilah yang akan didorong dalam sistem pendidikan Islam, yang akan melahirkan para professional, para ilmuwan dan para negarawan yang tidak hanya ahli di bidangnya namun juga memiliki ketakwaan yang tinggi

  1. Sistem Sanksi

Islam juga memiliki sistem sangsi yang terkenal dengan ketegasannya, karena Islam memahami bahwa pelaksana sistem adalah manusia, yang bisa saja khilaf dan menyimpang. Maka sistem sanksi dalam Islam haruslah sistem sanksi yang memberi efek jera sehingga mencegah penyebarluasan kemaksiatan yang tak terkendali, dan menebus kesalahan individu yang berbuat jika ikhlas menjalani hukuman sehingga mendapat ampunan Allah di akhirat. Para qadli atau hakim dalam sistem Islam adalah mereka yang paham syariat, karena pada beberapa kasus keputusan adalah diserahkan pada hasil ijtihadnya.

Tentu saja, semua itu tak akan terwujud jika Islam tidak diterapkan secara kaaffah. Wallahualam

Maha benar Allah dengan segala firman-Nya : “Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan taqwa, pasti Kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka dustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka oleh perbuatannya’’. (QS al-A’raf : 96)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya