Iuran Naik, Peserta BPJS Kesehatan Turun Kelas

Banjarmasin, KP – Menyusul keluarnya Perpres No : 75 tahun 2019 perubahan atas Perpres No : 82 tahun 2018, kebijakan pemerintah menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhitung mulai Januari 2020 ternyata tidak berdampak signifikan berkurangnya jumlah peserta BPJS di Kota Banjarmasin.

Malah, menurut Kepala BPJS Cabang Banjarmasin, Tutus Novita Dewi, jumlah peserta mengalami kenaikan. “Ini bisa dilihat dalam bulan Januari 2020 ini, sebenarnya tidak ada penurunan jumlah peserta disemua segmen, baik peserta pekerja penerima upah, maupun pekerja bukan penerima upah, malah yang ada kenaikan jumlah peserta,’’ ujarnya.

Hal itu dikemukakannya kepada wartawan, usai rapat koordinasi dengan Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Selasa (21/1), seraya mengemukakan, peserta baru yang mendaftar dan datang secara langsung ke Kantor BPJS setiap harinya ada sekitar 100 sampai 200 orang setiap harinya.

Meski tidak mengalami penurunan signifikan, namun Tutus Novita Dewi mengakui, dari seluruh peserta BPJS kesehatan di luar penerima bantuan dari pemerintah itu ada yang memilih turun kelas dengan mempertimbangkan kemampuan financial ekonomi.

“Umumnya, peserta BPJS kesehatan turun kelas ini adalah mereka yang terdaftar sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri dari semula kelas I, turun kelas II atau III. Itupun tidak banyak hanya sekitar 7 persen,’’ ujarnya.

Dijelaskannya, menyusul kenaikan iuran BPJS sesuai Perpres Nomor : 75 tahun 2019 BPJS tetap memberikan layanan terhadap yang mengajukan permohonan turun kelas melalui program praktis yang difasilitasi Dinas Kesehatan.

Kendati, lanjutnya, sebagai peserta BPJS kesehatan baru satu bulan dengan cukup membawa KTP dan kartu BPJS. “Kalau sebelumnya pengajuan permohonan penurunan turun kelas sebagai peserta BPJS harus setahun dulu,’’ ucapnya.

Berita Lainnya
1 dari 1.791
Loading...

Tutus Novita Dewi mengemukakan, dari sebanyak 672 ribu jiwa penduduk Kota Banjarmasin tercatat menjadi peserta BPJS sebanyak 556 ribu atau sekitar 80,6 persen untuk semua segmen, termasuk peserta BPJS dari warga miskin yang ditanggung dan dijamin pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengeluhkan, terjadinya tunggakan pembayaran iuran BPJS oleh peserta yang jumlahnya cukup besar mencapai Rp30 miliar. Menurutnya, ada beberapa alasan peserta hingga tidak bayar iuran BPJS, seperti faktor ekonomi, serta minimnya kesadaran masyarakat pentingnya membayar iuran tepat waktu.

“Ketika sakit mereka bayar, namun saat sehat nunggak lagi. Sehingga iuran yang diterima tidak sebanding dengan pemasukan,’’ keluhnya, namun enggan menyebut nominal penerimaan iuran peserta tiap bulannya.

Akibat tunggakan iuran, akhirnya juga terjadi tunggakan pembayaran ke rumh sakit (RS) yang bekerjasama dengan BPJS. Namun, kata dia, mengatasi itu pihak RS bisa mengajukan dana talangan ke Bank yang ditunjuk BPJS pusat.

“Jadi keterlambatan ini sebenarnya tak sampai merugikan RS, sebab hanya dikenakan bunga 0,8 persen. Sementara jika BPJS yang terlambat membayar kepada RS dikenakan denda 1 persen,’’ kata Tutus Dewi Novita.

Menyinggung peserta yang tidak mampu lagi membayar iuran BPJS dengan alasan ekonomi, Tutus mengatakan, pemerintah daerah setempat bisa saja dilakukan evaluasi kembali atau dilakukan verifikasi kembali oleh Dinas Sosial guna dimohonkan menjadi peserta BPJS penerima bantuan iuran bagi warga miskin yang akan menjadi pemerintah.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali berharap, agar pihak rumah sakit terus berusaha meningkatkan pelayanan terhadap seluruh peserta BPJS. Menurutny, komisi IV siap menerima keluhan atau laporan jika ada layanan rumah sakit mengabaikan terhadap peserta BPJS. Atau bisa menelpon ke BPJS dengan nomor 1500400. (nid/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya