Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Jamin Perkara Banding Selesai Dua Bulan

Banjarmasin, KP – Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Yohannes Ether Binti, menjamin perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin dua bulan sudah dapat diselesaikan walaupun adanya ketentuan Mahkamah Agung, paling lambat tiga bulan sudah rampung.

Hal ini diungkapkan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut dalam acara silaturahmi dengan awak media yang biasa meliputi di pengadilan, Senin (24/2/2020) diebuiah rumah makan yang dihadiri hampir semua hakim tinggi yang ada serta wakil Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Pertemuan ini merupakan sejarah baru bagi Pengadilan Tinggi bertemu dengan awak media, karena dulunya pengadilan tidak terbuka dengan awak media kecuali hanya melihat putusan.

“Kini kami membuka diri, dan malah kini sudah ada juru bicara jadi kami mintakan kepada awak media bila ada persoalan pengadilan maupun adanya keterlabatan penanganan suatu perkara dapat menghubungi juru bicara kami tersebut, jadi kita penutup dirinya,” ujar Binti orang asli bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah.

Selain itu katanya setiap pengadilan negeri dalam menangani suatu perkara harus dapat diselesaikan dengan tenggang waktu lima bulan, bila tidak dapat menyelesaikan maka akan mendapatkan tegoran dari atasan.

Binti juga menyebutkan untuk mengetahui suatu persoalan pengadilan kini telah tersedia aplikasi sipp.pn. nama pengaddil,go.id.

Berita Lainnya
1 dari 870
Loading...

Selain itu untuk mendapatkan surat keterangan di jaman digital ini bisa mengadu secara terang di situs makhkamahagung.go.id, sementara untuk pengaduan bsa melalui sms 086282490900 atau [email protected]

Binti juga mengatakan bahwa lembaga yang dipimpin kini sudah mendapatkan predikat zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan ia berusaha untuk meraih predikat zona Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Sementara Ketua PWI Kalslel Ir Zainal Helmi menyoroti adanya penegak hukum yang kurang mengerti masalah undang undang pokok pers dalam menyelesaikan masalah persoalan berita.

Intinya kata Helmi biasa ketua tersebut di panggil, apa muncul sengketa pers adanya ketentuannga seperti hak jawab atau melakukan pengaduan ke dewan pers, bila putusan dewan pers mengarah ke pidana barulah diserahkan ke penegak hukum.

Saat ini media itu ada tiga yakni mainstream meliputi media media seperti koran mauapun tV dan Radio, kedua media online yang kini banyak tumbuh dan ketiga adalah media sosial atau medsos.

Darai ketiga itu hanya medsos yang tidak punya badan hukum, maka bila ada masalah hukum maka jelas ini pelanaggaran Undang undang IT.

Helmi juga memberi apresiasi kepada Pengadilan Tinggi yang kini mau membuka diri dengan awak media dan ini merupakan sejarah tersendiri.(hid/K-4)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya