Pemprov Kalsel Dijatah 16 Persen dari PNBP Minerba

Banjarbaru, KP – Berdasarkan identifikasi dan rekonsiliasi oleh pemerintah pusat pada 5 Februari 2020 tadi, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) minerba sebesar Rp5.329.755.703.885. Angka tersebut merupakan bagi hasil tahun 2019 yang akan disalurkan pada tahun 2020 secara berkala.

Jumlah itu terdiri dari royalti dan iuran tetap (landrent). PNBP royalti Rp5.299.345.139.545, dan iuran tetap Rp30.410.564.340.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel, Isharwanto, melalui Kabid Minerba, A. Gunawan Harjito, mengaku bersyukur, sebab sektor SDA tetap berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Berita Lainnya
1 dari 166
Loading...

Diakuinya, jumlah keseluruhan yang dibagikan pemerintah pusat itu tidak semuanya untuk Pemprov Kalsel, namun juga dibagi untuk kabupaten atau daerah penghasil tambang dan kabupaten nonpenghasil tambang.

“Dari 100 persen royalti dan iuran tetap dibagi dua dulu, yaitu pemerintah pusat sebesar 20 persen dan satu provinsi 80 persen,” jelasnya, Senin (17/2).

Dari 80 persen tersebut dibagi kembali, dengan rincian 16 persen untuk pemerintah provinsi dan 64 persen pemerintah kabupaten dan kota. Sisa 64 persen dari pembagian akan dipecah kembali dengan rincian 32 persen untuk masing-masing kabupaten penghasil dan 32 persen untuk seluruh kabupaten/kota nonpenghasil.

“Daerah nonpenghasil minerba seperti Hulusungai Utara (HSU), Hulusungai Tengah (HST), Barito Kuala (Batola), Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin juga menikmati hasil pembagian PNBP. Jumlahnya 32 persen dibagi untuk semua daerah nonpenghasil, sedangkan daerah penghasil masing-masing mendapatkan pembagian 32 persen,” beber Gun.(mns/KPO-1)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya