Soal Rebutan Mitra Kerja dengan Dishub BK Hati-Hati Tidaklanjuti Surat Komisi III

Banjarmasin, KP – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Banjarmasi, Abdul Gais SE mengatakan, telah menerima surat komisi III yang mempertanyakan kunjungan kerja komisi II ke Dinas Perhubungan (DIshub) Kota Banjarmasin.

Menurut Abdul Gais, Badan Kehormantan berhati-hati dalam menindaklanjuti surat yang hanya ditandatangani ketua komisi III, Muhammad Isnaeni tersebut, apakah memang ada pelanggaran tata tertib yang dilanggar oleh komisi II.

“Karena dalam surat dari komisi III diterima BK isinya hanya meminta penyelesaian, bukan sifatnya laporan terhadap adanya dugaan pelanggaran tata tertib dewan,’’ kata Abdul Gais ketika dihubungi, {{KP}}, Minggu (02/02/2020).

Sebagaimana diberitakan, buntut kunjungan komisi II ke Dishub, komisi III kemudian melayangkan surat ke BK Dewan. Isi surat dilayangkan komisi III meminta penyelesaian soal kejelasan mitra kerja karena Dishub adalah mitra kerja mereka, bukan mitra kerja komisi II.

Menurut mantan Ketua DPRD Kota Banjarmasin priode 2009–2014 ini, surat komisi III yang diterima BK Dewan terkait persoalan mitra kerja tersebut penyelesaiannya cukup hanya diserahkan kepada pimpinan dewan.

Abdul Gais mengatakan, kunjungan kerja komisi II ke Dishub dalam kerangka menggali informasi terkait terobosan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebelumnya sudah mendapatkan restu dari pimpinan DPRD Banjarmasin untuk mengunjungi Dishub.

Berita Lainnya
1 dari 1.772
Loading...

“Nah mereka mempertanyakan itu ke Dishub karena komisi II diantaranya sesuai tupoksinya memang membidangi masalah keuangan dan PAD. Namun kunjungan ini ternyata dipermasalahkan komisi III, karena Dishub merupakan mitra kerja mereka,’’ ujar Abdul Gais politikus senior dari Partai Demokrat ini.

Abdul Gais kembali mempertegas enggan menjelaskan terkait permasalahan mitra kerja antara komisi II dan III tersebut, apakah diindikasikan adanya dugaan terjadinya pelanggaran kode etik atau bukan.

“Namun sekali lagi saya jelaskan, jika mempelajari surat komisi III isinya bukan laporan atau pengaduan pelanggaran kode etik, tapi hanya meminta penyelesaian terkait soal kejelasan mitra kerja antara komisi II dan III,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, HM Faisal Hariyadi menanggapi dingin surat dilayangkan komisi III di tandangani ketuanya Muhammad Isnaeni SE ke BK Dewan yang mempertanyakan kunjungan kerja komisi II ke Dinas Perhubungan (Dishub). “Kita tunggu ae kaya apa kelanjutan,’’ ujarnya.

Diakuinya, dalam beberapa waktu terakhir hubungan komisi III khususnya sang ketua komisi Muhammad Isnaeni dengan Dishub agak bersitegang. “ Kami pun di DPRD tidak tahu pasti apa sebab dan musababnya, sehingga permasalahan tersebut kian meruncing hingga sekarang,’’ ujar Faisal.

Faisal menilai surat dilayangkan komisi III ke BK dengan meminta agar menyelesaikan masalah komisi III dengan komisi II yang melakukan kunjungan kerja ke Dishub dan sebenarnya bukan mitra kerja komisi II, tapi mitra kerja komisi III, aneh dan salah alamat, bahkan terkesan asal-asalan.

Karena kunjungan kerja dilaksanakan komisi II ke Dishub memang sudah menjad tupoksi dan kewenangan komisi II, yaitu melakukan pengawasan keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh SKPD atau ,BUMD, BLUD yang menggali penerimaan PAD. (nid/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya