Ada Tiga Kejanggalan Pengadaan Alkes RSUD Ulin, Ini Penjelasannya

Banjarmasin, KP – Saksi ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat pada bidang Forensik komputer Akib Panduaryanto mengakui ada tiga indikasi kejanggalan dalam pelelaangan alat kesehatan pada RSUD Ulin Banjarmasin, yang dilakukan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).
Hal ini dikemukakan saksi ahli tersebut pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Senin (16/3/2020) dengan terdakwa Misrani pejabat PPTK pengadaam Alkes , ketika menjawab pertanyaan JPU.


Kejanggalan yang ditemukan pada pelelangan yang mengunakan sistem internet atau LPSE tersebut menurut saksi yang dapat di monitor di pusat pertama adanya kesamaanm alamat dari pemenang lelang dan perusahaan peserta lelang lainnya.


Kedua adanya penawaran-penawaran yang yang dilakukan perusahaan lainnya mendekati penawaran yang dilakukanoleh PT Buana Jaya Surya dan ketiga adanya penawasaan yang di lakukan pemenang leleng adanya dokumen yangh tidak lengkap, seperti adanya keterangan dari distibutor barang.


“Seharusnya kalaum dokumen tidak lengkap maka yang berhak untuk membatalkan lelang adanya panitia lelang,’’tegas saksi.


Selain saksi ahli tersebut JPU juga menghadirkan saksi Abd Muis dari BPKP Kalsel yang intinya menyangkut masalah perhitungan kerugian negara.

Berita Lainnya
1 dari 1.030


Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin mendakwa kalau yang bersangkutan diduga telah melakukan perbuatan korupsi pada proyek pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2015.


Korupsi yang dilakukan terdakwa tersebut dalam pengadaan alat kesehatan, dimana terdapat diskon dari pemenang lelang yang tidak dikembalikan kepada negara.


Jaksa beranggapan dalam penetapan harga barang alat kesehatan yang ditetapkan tidak wajar sehingga berdasarkan perhitungan dari BPKP Kalsel ada kerugian mencapai Rp. 3,1 miliar lebih dari anggaran Rp. 12,8 miliar.


Terdakwa oleh JPU didakwa melanggar pasal 2 jo serta pasal 18 Undang Undang RI no 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada Undang Undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk dakwaan primairnya.


Sedangkan dakwaan subsidair di patok pasal 3 jo serta pasal 18 Undang Undang RI no 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada Undang Undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (hid/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya