KPU Usulkan Tambahan Anggaran Pilkada Rp34,9 Miliar

BANJARMASIN, KP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel mengusulkan tambahan anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebesar Rp34,9 miliar.


“Kita mengusulkan tambahan anggaran penyelenggaran Pilkada sebesar Rp34,9 miliar,’ kata komisioner KPU Kalsel, Edy Ariansyah kepada wartawan usai rapat kerja dengan Komisi I DPRD Kalsel, Senin (16/03/2020), di Banjarmasin.


Menurut Edy Ariansyah, penambahan anggaran ini diperuntukan kenaikan honorarium badan Ad Hock sesuai surat edaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-735/MK.02/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang usulan standar biaya honorarium badan Ad Hoc Pemilihan 2020 serta SE KPU RI tahun 2019 tentang Kebijakan Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pemilihan 2020.


“Jadi kenaikan honor ini diperuntukan bagi badan Ad Hock, seperti PPS, PPK dan KPPS, dengan kenaikan sekitar Rp1 juta,” tambah Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat KPU Kalsel.

Berita Lainnya
1 dari 1.038


Jika dikalikan dengan seluruh kecamatan yang ada di Kalsel, maka diperkirakan mencapai Rp34,9 miliar, ditambah alokasi untuk pemungutan suara ulang dan santunan. “Kita juga mengusulkan anggaran untuk pemungutan suara ulang dan santunan terhadap petugas yang mengalami kecelakaan atau sakit selama pelaksanaan Pilkada,” ungkap Edy Ariansyah, pada rapat yang juga dihadiri jajaran Bawaslu Kalsel.


Edy Ariansyah mengungkapkan, alokasi anggaran Pilkada sebesar Rp150 miliar sesuai Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) lalu, belum mencakup kenaikan honor bagi badan Ad Hock maupun sekretariat.


“Kelihatannya Komisi I DPRD Kalsel cukup menerima alasan pengajuan penambahan anggaran Pilkada ini, namun akan dibicarakan lebih lanjut dengan stakeholder,” jelasnya.


Hal ini dikarenakan honor bagi badan Ad Hock ini yang menyelenggarakan Pilkada lebih kecil dibandingkan yang mengawasi, sehingga dikuatirkan menimbulkan kecemburuan.


“Honor yang diberikan pada PPK jauh lebih kecil dibandingkan Panwaslu kecamatan, padahal mereka pada tingkatan yang sama,” ujar Edy Ariansyah.
Dijelaskan, kenaikan honor ini juga untuk memproteksi integritas jajaran Ad Hock, mulai dari KPPS, PPS dan PPK. “Bagaimana menghadirkan kualitas kerja maksimal, jika honor yang diterma kecil,” katanya, pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Hj Rachmah Norlias. (lyn/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya