Anggaran Negara untuk Selesaikan Bencana

Oleh : Nor Aniyah, S.Pd
Pemerhati Masalah Sosial dan Generasi

Merebaknya virus Corona membuat prospek perekonomian Indonesia melambat. Beberapa sektor pun sudah terpukul. Oleh karena itu, anggota Komisi XI DPR RI meminta pemerintah pemerintah mengambil kebijakan afirmatif untuk melindungi perekonomian rakyat kecil di tengah perlambatan ekonomi akibat virus corona. Ia meminta Presiden segera mengeluarkan bantuan langsung bagi para petani, buruh sektor perkebunan dan nelayan (https://amp.kompas.com/money/read/2020/03/21/200335226/dpr-minta-pemerintah-lindungi-ekonomi-rakyat-di-tengah-corona).

Ekonom Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menilai wabah ini menjadi bencana ekonomi politik. Ketua Dewan Pengurus LP3ES dan Peneliti LP3ES mengatakan instrumen APBN sangat penting dalam menangani dampak virus ini. Mereka menilai bahwa sejauh ini pemerintah terlihat ragu dan maju mundur dalam mengalokasikan dana APBN untuk menangani virus corona. Mereka menilai alokasi dana yang terus berubah mencerminkan kebijakan yang lemah dari pemerintah.

“Kebijakan anggaran yang ragu dan maju mundur mengalokasikan dana Rp19 triliun rupiah pada awalnya, beberapa hari kemudian lalu naik Rp27 triliun rupiah, dan kemudian naik lagi Rp60 triliun adalah kebijakan yang lemah, mencla-mencle, pertanda pemerintahan tidak memiliki kepemimpinan yang kuat kalau berkaca pada luasnya masalah yang dihadapi rakyat Indonesia,” kata kedua ekonom ini lewat keterangan tertulis (https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4957331/kebijakan-anggaran-untuk-tangani-virus-corona-terlalu-mencla-mencle).

DPR dan para pengamat meminta pemerintah tidak mengambil tawaran dana IMF dan mendorong menggunakan dana lain. Namun dari optimasi penggalangan dana yang dimungkinkan masih belum mengcover kebutuhan besar penanganan wabah. Berbagai upaya menanggulangi penyebaran virus ini memang telah dilakukan, namun terkesan tak serius.

Satu daerah dan daerah lainnya tak kompak pemberlakuannya. Pergerakan massa kerap tak terbendung. WNA masih bisa masuk dengan leluasa. Tarik ulur wewenang menentukan kebijakan antara pusat dan daerah juga menjadi dilema. Apalagi bicara biaya. Tak jelas berapa biaya yang dialokasikan dan berapa yang sudah digunakan. Belum lagi APD dan keperluan bagi penanganan pasien Corona tak merata sampai ke seluruh daerah. Lalu dengan persiapan alakadarnya ini, mampukah menahan gelombang penyebaran virus ini?

Kini kita hidup dalam sistem Kapitalisme yang rusak dan mengabaikan pemeliharaan terhadap rakyat. Data-data penyebaran dan korban Covid-19 semakin bertambah dan itu bukan sekadar data statistik. Sebab, negara tak hadir mengurusi kesehatan rakyatnya.

Allah SWT berfirman : “Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki. (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”. (QS. Al-Maidah : 50).

Berita Lainnya
1 dari 151
Loading...

Tentu tiada aturan yang lebih baik dibandingkan syariah Islam. Maka, sudah saatnya kita melepaskan diri dari jerat sistem Kapitalisme yang rusak. Dan menggantinya dengan sistem Islam, yang diperintahkan Allah SWT dan dicontohkan Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW bersabda: “Siapa saja di antara kalian yang bangun pagi dalam keadaan diri dan keluarganya aman, fisiknya sehat dan mempunyai makanan untuk hari itu, maka seolah-olah ia mendapatkan dunia”. (HR. at-Tirmidzi).

Dalam ketentuan Islam, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, papan dan sandang tiap-tiap individu rakyat. Negara juga wajib menyediakan pelayanan kesehatan seluruh rakyatnya. Penguasa tidak boleh berlepas tangan dari penunaian kewajiban ini. Sebab, akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhirat.

Kaum Muslim memiliki pos pendapatan Baitul Mal dari pemilikan umum seperti minyak, gas dan batu bara yang menjadi sumber daya energi dunia dan menciptakan kekuatan ekonomi. Belum lagi deposit barang-barang tambang (emas, nikel, besi dan lain-lain) dalam jumlah yang amat besar. Belum lagi dari perairan (laut, danau, sungai) dan hutan, semua itu bisa menjadi anugerah dan barakah tak terhingga bagi umat. Dari pengelolaan negara dalam pendapatan tersebut dan sektor lainnya sangat memungkinkan untuk menjamin kebutuhan pokok dan mendasar rakyat khususnya kesehatan, tanpa berhutang pada IMF.

Untuk kebutuhan darurat seperti saat wabah, bisa saja diambil kebijakan dengan tidak mengesampingkan keselamatan, kepentingan, keamanan dan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan isolasi total di seluruh penjuru negeri, guna menjaga keselamatan rakyat, adalah hal yang utama. Dengan mengambil harta kepemilikan umum untuk mensubsidi seluruh kebutuhan rakyat selama masa isolasi (lockdown oleh negara).

Gambaran solusi Islam mengatasi kondisi kesulitan kebutuhan pokok akibat wabah saat ini bisa mencontoh yang dilakukan di masa Khalifah Umar di masa Paceklik Madinah. Tatkala menanggulangi krisis, bisa jadi pemerintah pusat tidak mampu menopang seluruh pembiayaan dan kebutuhan yang ada. Ini adalah hal yang lumrah. Bisa jadi karena kondisi kas keuangan dan faktor lain yang tidak mencukupi.

Sebagaimana diceritakan dalam buku The Great Leader of Umar bin Khattab karya Dr Muhammad ash-Shalabi, Khalifah Umar langsung bertindak cepat ketika melihat kondisi keuangan Baitul Mal tidak mencukupi penanggulangan krisis. Khalifah Umar segera mengirim surat kepada para gubernurnya di berbagai daerah kaya untuk meminta bantuan. Gubernur Mesir, Amru bin al-Ash mengirim seribu unta yang membawa tepung melalui jalan darat dan mengirim dua puluh perahu yang membawa tepung dan minyak melalui jalur laut serta mengirim lima ribu pakaian kepada Khalifah Umar.

Khalifah Umar juga mengirim surat kepada para gubernurnya di Syam. Surat serupa juga dikirim kepada para gubernurnya di Irak dan Persia. Semuanya mengirim bantuan untuk Khalifah. Hal ini menunjukkan kesigapan pemimpin kaum Muslim dalam menyelesaikan krisis; ketika mendapati pemerintah pusat sudah tidak mampu lagi menutupi semua kebutuhan dalam rangka menyelesaikan krisis. Pemerintah pusat langsung memobilisasi daerah-daerah wilayah Kekhilafahan Islam yang kaya dan mampu untuk membantu menyelesaikan krisis tersebut.

Demikianlah, Islam telah jelas memberikan panduan untuk menangani wabah penyakit di suatu wilayah. Maka, sudah sewajarnya negara yang menyiapkan seluruh anggaran untuk mengobati yang sakit dan menyiapkan logistik bagi yang diisolasi. Semua kebijakan terpusat pada Khalifah. Biaya pun akan disiapkan oleh Khalifah.

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya