Martapura, KP – Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Banjar Syahrialuddin mengatakan, pihaknya kini mulai menjalankan intruksi Kementerian Desa agar masing-masing pemerintah daerah memperhatikan desa-desa guna penganggaran penanganan Covid-19, sehingga lebih maksimal dalam penanganannya.
”Prioritas pertama adalah pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat,” ujarnya, Senin (6/4).
PKTD, sambungnya, dialokasikan terbanyak untuk pemberian upah yang diberikan secara harian. Prioritas berikutnya adalah penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, yakni dengan membentuk ”Relawan Desa Lawan COVID-19”.
”Tugasnya mensosialisasikan pencegahan COVID-19, dan mengawasi pergerakan warga. Lalu menyiapkan tempat karantina dengan memanfaatkan gedung yang ada di desa, membantu petugas kesehatan serta memastikan jangan ada kerumunan di desa. Bila ada, lakukan imbauan sekaligus membubarkannya,” tandasnya.
Syahrial pun meminta desa-desa di Kabupaten Banjar yang belum melakukan perubahan APBDesa dalam rangka penanganan COVID-19 ini, agar segera menyesuaikan, karena pengelolaan keuangan desa sudah diatur dalam Kemendagri dan Perbub, salah satunya bisa digunakan untuk penanggulangan bencana dalam keadan mendesak.
”Desa dapat melakukan perubahan APBDesa bila terjadi kondisi tersebut. Kades bisa berkoordinasi dengan BPD untuk melakukan pergeseran belanja menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak serta pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan PKTD,” tandasnya.
Ditambahkakn Syahrial, saat ini dari 62 desa, menjadi 99 desa tangguh/tanggap Covid-19 di Kabupaten Banjar. Dia pun berharap seluruh desa menganggarkannya. Dia pun yakin, bila desanya bebas corona, otomatis Kecamatan dan Kabupatennya aman dari Covid-19. (wan/K-3)
