Dewan Kalsel Minta DPR Tunda Pembahasan RUU Omnibus Law

Banjarmasin, KP – Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin meminta agar DPR RI menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law pada masa pandemi Corona ini.

“Kita minta pembahasan RUU Omnibus Law ini ditunda hingga selesai masa tanggap darurat Covid-19 ini,” kata Lutfi kepada wartawan, usai rapat dengar pendapat dengan serikat buruh, Kamis (02/04/2020), di Banjarmasin.

Menurut Lutfi, pembahasan pada saat ini terkesan dipaksakan, karena masih banyak permasalahan yang harus dibahas pada RUU ini, terutama pada bidang cipta kerja.

“Kelihatannya DPR RI memaksakan diri untuk membahas RUU ini dalam waktu dekat,” tegas politisi Partai Gerindra.

Jika pembahasan diteruskan, dikhawatirkan akan banyak permasalahan yang tidak terakomidir dalam RUU tersebut, terutama yang menyangkut kepentingan pekerja atau buruh.

“Kita tidak menginginkan posisi buruh semakin terjepit, seperti halnya draft RUU yang tidak memperhatikan kepentingan buruh,” tegas Lutfi.

Untuk itulah, Komisi IV DPRD Kalsel menolak tegas pembahasan RUU Omnibus Law, terutama bidang Cipta Kerja, yang masih banyak menimbulkan kontroversi dan merugikan kalangan pekerja.

Berita Lainnya
1 dari 457
Loading...

“Jika memang penolakan ini perlu menggunakan surat, maka DPR RI akan kita surati secara resmi,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel I dari Kota Banjarmasin.

Lutfi menambahkan, kondisi sekarang sudah memprihatinkan, karena banyak buruh yang terpaksa harus dirumahkan untuk memutus rantai, bahkan terancam dirumahkan.

“Jangan lagi pada kondisi sekarang, justru menerima kabar buruk, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan gelombang aksi demo maupun kerumunan, yang dilarang untuk mencegah penularan Covid-19,” tambah Lutfi.

Bahkan, Komisi IV DPRD Kalsel baru menerima audensi perwakilan serikat pekerja, yang mengeluhkan kondisi buruh yang saat ini memerlukan jaminan keselamatan kerja maupun jaminan hidup.

“Karena mereka yang bekerja perlu mendapatkan jaminan keselamatan kerja agar terlindungi dari penyebaran Covid-19,” katanya.

Kemudian, pekerja yang terpaksa dirumahkan juga menginginkan adanya jaminan hidup selama tidak bekerja, bahkan rela mendapatkan gaji 50 persen, namun THR tetap utuh.

“Ini akan kita bicarakan kembali dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalsel dan Dinas Tenaga Kerja untuk menyikapi kondisi sekarang, agar kondisi buruh tidak semakin terpuruk,” tegas Lutfi. (lyn/K-1)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya