Ekonomi Kalsel Diprediksi Makin Melemah

Kondisi ini sudah terlihat saat monitoring Komisi II DPRD ke Samsat di Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Selatan (HSS), dimana pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten HSS turun hingga 50 persen, sedangkan di Kabupaten Tapin hanya turun satu persen.

BANJARMASIN, KP – Perekonomian Kalsel diprediksikan semakin melemah, dengan menurunnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai dampak penyebaran Covid-19 di wilayah Kalsel.

“Jadi pelemahan perekonomian ini diprediksikan berlangsung hingga tahun depan, bahkan mungkin hingga 2022,” kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo kepada wartawan, Rabu (29/04/2020), di Banjarmasin.

Imam mengatakan, dampak ekonomi akibat Covid-19 ini hampir semua sektor, dimana perusahaan banyak merumahkan karyawan, perusahan batubara dan perusahaan crude palm oil (CPO) juga tergerus, termasuk penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit.

“Ini berpengaruh pada daya beli masyarakat, sehingga mempengaruhi roda perekonomian,” tambah politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Bahkan dengan kondisi ini sejak awal diprediksikan terjadinya penurunan PAD Kalsel berkisar 30 persen hingga 50 persen, tergantung waktu berlangsungnya pandemi Covid-19.

“Jika berlangsung lama, tentu dampak ekonominya akan semakin parah,” tegasnya.

Berita Lainnya
1 dari 458
Loading...

Kondisi ini sudah terlihat saat monitoring Komisi II DPRD ke Samsat di Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Selatan (HSS), dimana pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten HSS turun hingga 50 persen, sedangkan di Kabupaten Tapin hanya turun satu persen.

“Ini hanya di dua daerah, bagaimana kondisi di kabupaten lain,” ujar Imam Suprastowo.

Diakui, penurunan pendapatan pajak kendaraan bermotor ini dikarenakan masyarakat lebih memilih menggunakan dana yang ada untuk pembelian bahan makanan dan menunda pembayaran pajak.

“Mudah-mudahan hanya penundaan saja, dan akan dibayar setelah kondisi memungkinkan,” jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VII, meliputi Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru.

Kendati demikian, Iman Suprastowo mengakui, Gubernur Kalsel dalam waktu dekat akan memberikan keringanan, berupa penghapusan denda pembayaran pajak kepada masyarakat terhitung 1 Mei 2020.

“Kita harapkan ini masih bisa menjadi sektor pendapatan daerah yang bisa diandalkan,” kata Imam Suprastowo.

Lebih lanjut diungkapkan, Komisi II berupaya mencarikan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan perekonomian di Kalsel, apalagi ada data pembanding dari Kabupaten HSS dan Tapin.

“Kita perlu mencarikan solusi terbaik untuk mengatasinya, agar bisa berjuang menghadapi ekonomi yang mengalami pelemahan. (lyn/K-1)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya