RANTAU, Kalimantanpost.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapin menggelar Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana bagi warga yang bermukim di kawasan rawan bencana, di Aula BPBD Tapin, Kamis, (18/6/2026).
Sebanyak itu 60 peserta mengikuti pelatihan dan menghadirkan narasumber dari BASARNAS.
Pelatihan difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang kerap mengancam wilayah Tapin, seperti banjir, banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, kekeringan, hingga cuaca ekstrem.
Kepala Pelaksana BPBD Tapin M Noor mengatakan, penguatan pengetahuan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko bencana. Menurut dia, kesiapsiagaan warga menjadi faktor penentu dalam meminimalkan korban jiwa maupun kerugian material saat bencana terjadi.
“Bencana dapat datang kapan saja. Karena itu masyarakat perlu memahami langkah pencegahan dan cara bertindak saat kondisi darurat. Semakin tinggi tingkat kesiapsiagaan warga, semakin kecil risiko yang ditimbulkan,” ujarnya.
M Noor menjelaskan pelatihan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebencanaan yang mewajibkan pemerintah daerah memberikan edukasi, informasi, dan pelatihan kepada masyarakat di wilayah rawan bencana.
Melalui kegiatan ini, BPBD berupaya membangun desa-desa tangguh yang memiliki kemampuan mengenali ancaman, memahami jalur evakuasi, serta mampu melakukan tindakan penyelamatan secara cepat dan tepat ketika bencana terjadi.
Peserta juga mendapatkan materi mengenai pengenalan tanda-tanda alam, teknik evakuasi, penanganan kelompok rentan, serta langkah-langkah mitigasi yang dapat diterapkan di lingkungan masing-masing.
Panitia pelaksana, Syahradi, mengatakan pelatihan digelar sebagai respons terhadap tingginya potensi kebencanaan di Kabupaten Tapin dan masih terbatasnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai prosedur penanggulangan bencana.
“Pelatihan ini bertujuan membangun budaya sadar bencana di masyarakat. Kami ingin peserta tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkannya dan menyebarkan pengetahuan tersebut kepada warga lainnya,” katanya.
Menurut Syahradi, peningkatan kapasitas masyarakat merupakan langkah strategis dalam pengurangan risiko bencana. Dampak bencana tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, sosial, dan infrastruktur daerah.
Melalui pelatihan yang melibatkan warga dari sejumlah kawasan rawan bencana tersebut, BPBD berharap terbentuk agen-agen kesiapsiagaan di tingkat desa yang dapat menjadi ujung tombak edukasi kebencanaan di lingkungan masing-masing.
“Target akhirnya adalah terciptanya masyarakat yang tangguh, siap siaga, dan mampu mengambil keputusan dengan cepat saat menghadapi situasi darurat,” ujar Syahradi.
BPBD Tapin menilai investasi terbesar dalam penanggulangan bencana bukan hanya pada peralatan dan infrastruktur, melainkan juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat diharapkan mampu mengurangi risiko serta mempercepat pemulihan ketika bencana terjadi. (abd/KPO-4)
