THR ASN Pemko RP 24, 1 Miliar, Cair Hari Ini

Pencairan THR tahun ini sedikit terlambat kondisi keuangan daerah saat ini sedang payah, seiring merosotnya imbas dari wabah CoVID-19

BANJARMASIN, KP – Lebaran tinggal menghitung hari, namun hingga saat ini tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin belum kunjung dicairkan.

Pencairan THR tahun ini memang agak sedikit terlambat. Maklum, kondisi keuangan daerah saat ini sedang payah, seiring merosotnya ekonomi dan banyak anggaran yang digeser imbas dari wabah CoVID-19 atau virus corona.

Dikonfirmasi terkait pembayaran THR tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Banjarmasin Subhan Noor Yaumil mengatakan kemungkinan besar dicairkan besok, Rabu (20/05/2020).

“Insyaallah besok dicairkan, duitnya sudah kami siapkan,” ucapnya, Selasa (19/05/2020).

Lebih lanjut Subhan merincikan, adapun anggaran yang disiapkan Pemko untuk pembayaran THR tahun ini sebesar Rp 24,1 miliar. Dimana anggaran tersebut disiapkan untuk membayar sebanyak 5.441 PNS.

“Anggaran yang sudah kami siapkan sekitar Rp 24 miliar lebih, THR ini dibayarkan sebulan gaji, dan ditransfer ke rekening masing-masing,” jelas Subhan.

Namun demikian, peraturan pembayaran THR ini tak berlaku untuk tenaga non PNS atau honorer diluar PPPK. Subhan menjelaskan, untuk tenaga honorer atau kontrak kewenangan pembayaran THR sendiri dilimpahkan ke masing-masing SKPD yang bersangkutan.

Berita Lainnya

DPRD Kalsel Ikuti Bimtek

Dibalik Kabar Baik Ada Ancaman

1 dari 1.434
Loading...

“Untuk yang non PNS diatur oleh masing-masing kebijakan Kepala SKPD dengan SK, karena yang diatur dalam PP adalah Non PNS yang PPPK,” ucapnya.

Selain itu, pembayaran THR untuk pejabat eselon II tahun ini ditiadakan. Hal ini dilakukan sesuai kebijakan pemerintah pusat melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

“Tahun ini eselon II tidak dapat, hanya dari eselon III ke bawah yang menerima THR tahun ini,” ujarnya.

Subhan menjelaskan, dengan adanya penghapusan ini maka praktis anggaran THR mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya. Angkanya sekitar Rp 6,1 miliar dari yang seharusnya dibayar.

Penghapusan THR bagi beberapa pejabat ini tak luput dari imbas wabah Covid-19 atau virus corona. Dimana, saat ini pemerintah perlu anggaran besar untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Artinya anggaran untuk THR berkurang, bisa dialihkan ke lain. Karena APBD kita juga akan penyesuaian juga untuk penanganan Covid-19 ini,” katanya.

Adapun untuk pejabat yang tak menerima THR tahun ini yakni pejabat tinggi dari Presiden, menteri, kepala dinas, hingga anggota dewan di daerah.

“THR yang tak dibayar adalah presiden, menteri, DPR, ASN eselon I dan II. Yang dibayar hanya dari eselon III ke bawah. Seperti camat atau sekelas kepala bidang masih menerima,” pungkasnya. (sah/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya