Sutarjo, Hakim Disegani Serahkan Posisi Jabatannya sebagai Ketua PN Banjarmasin

Banjarmasin, KP – Sutarjo SH MH, hakim senior, yang juga Ketua Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, selama ini disegani serahkan jabatannya, Rabu (10/6).

Sutarjo, dikenal orangnya tegas dalam urusan tugas dan sidang perkara. Apalagi sebagai hakim ketua pada tiap persidangan, ia dikenal tak suka urusan ‘bengkok-bengkok’.

Dan tidak menerima pihak luar kalau soal urusan perkara. Berbagai kalangan sebelumnya banyak berkomentar kalau Sutarjo dalam urusan perkara harus mengikuti sesuai alur fakta.

Jika Sutarjo yang pimpin sebagai sidang maka para pembela dan orang-orang luar lainnya, pasti sebut ‘berat, susah, tak bisa di apa-apa lagi’.

Tentunya, perkara harus diikuti sampai tuntas sesuai fakta,, tanpa harus ada ‘embel-embel’ atau pesanan pihak lain.

Sutarjo, kini dipromosikan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Tanggerang,  Banten

Posisi jabaran Sutarjo diserahkan atau gantikan M Yuli Hadi SH MH sebagai Ketua Pengadilan Negeri, yang baru.

Diketahui, M Yuli Hadi, sebelumnya adalah menjabat Wakil Ketua PN Banjarmasin.

Pelantikan dipimpin Ketua PT Banjarmasin, Yohannes Ether Binti SH MHum berlangsung di Ruang Sidang Cakra PT di Banjarbaru Kalimantan Selatan, dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan.

Berita Lainnya

Kejari HSU Eksekusi Terpidana Kasus O2SN

Tambahan Kasus Baru 55 Orang

1 dari 1.622
Loading...

Kesmeoatan itu, Yohannes Ether Binti mengatakan agar Ketua OPN yang baru melanjutkan apa yang sudah dicanangkan Ketua yang lama, termasuk soal Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan capaian Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

“Jabatan Ketua PN adalah promosi, harus disyukuri dan keyakinan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” pesan Ketua PT.

Disebutnya lagi, selama ini kritikan dan sorotan terhadap lembaga peradilan dari berbagai kalangan. Walau kenyatannya tidak seluruhnya benar.

Misal, integritas, kualitas dan kinerja sebagian hakim serta pegawai pengadilan dipertanyakan berbagai pihak.

“Proses perkara dan lainnya, dan menjawab tersebut kelanjutan tugas kita semua.

Makanya saat ini sudah berbasis keterbukaan, akuntabilitas, transparansi putusan,” tegasnya.

PN katanya harus memasukkan semua putusan dalam website dan diklasifikasi untuk perkara pidana khusus, juga transparansi keuangan dan transparansi DIPA,” ucapnya.

Saat ini PN sudah melakukan pelayanan satu pintu dalam segala urusan perkara.

Fungsi pengawasan harus terus menerus dilakukan untuk pencegahan terjadi penyimpangan fungsi dan tugas.

“Sudah saatnya kita mengubah pola pikir dan merubah cara kerja. Pegang teguh tekad hari ini lebih baik dari kemarin, dan esok lebih baik dari hari ini,” pungkas Yohannes Ether Binti. (K-2)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya