Ibnu Herman Sampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019

Banjarmasin, KP – DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat paripurna dengan agenda Nota Pengantar Rancanan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, Rabu (1/7/2020) kemarin.

Penyampaian pertannggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan merupakan amanah Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Selaku Kepala Daerah Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina bersama Wakil Walikota Hermansyah yang dipercaya memimpin Kota Banjarmasin priode 2016 – 2021 tahun keempat masa jabatannya menyampaikan laporan Pertannggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada pihak DPRD Kota Banjarmasin.

Sementara khusus Laporan Keuangan Pemko Banjarmasin tahun 2019 adalah tahun kelima bagi Walikota Ibnu Sina dan Wakil Walikota Hermansyah dalam menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Bahkan dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya, SH MH didampingi Wakil Ketua HM Yamin, Hj Ananda dan Tugiatno , Walikota Ibnu Sina dalam laporannnya mengemukakan, realisasi Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam Perubahan APBD tahun 2019 sebesar Rp 1.774.460.843.482,0 dan terealisasi sebesar Rp 1.655.274.981.242,65 miliar atau 93 persen.

Menurut Walikota, dari jumlah realisasi pembiyaan atas penerimaan pembiyaan dan pengeluaran pembiyaan menghasilkan netto pembiyaan sebesar Rp 362 miliar lebih. Kemudian jumlah deficit ditambah dengan jumlah nett pembiyaan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) murni tahun anggaran 2019 sebesar Rp 269 miliar lebih.

Berita Lainnya
1 dari 1.409
Loading...

Dalam kesempatan itu Walikota Ibnu Sina memaparkan perhitungan nilai asset dimiliki Pemko Banjarmasin per 31 Desember 2019 sebesar Rp 5,4 triliun. Dengan total kewajiban kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp 37,399.460.798,00 dan nilai ekuitas sebesar Rp 5,3 triliuan.

Menurut Walikota Ibnu Sina, dari laporan kas awal Pemko Banjarmasin per 31 Desember 2019 dengan posisi saldo kas akhir sebesar Rp 269, 7 miliar atau lebih kecil dibanding tahun 2018 yang mencapai Rp 381 miliar.

Lebih jauh orang nomor satu dijajaran Pemko Banjarmasin itu mengakui, dalam pelaksanaan APBD tahun 2019 tidak sedikit hambatan serta kendala dihadapi. Namun demikian tandasnya, tidak menyurutkan Pemko Banjarmasin melakukan upaya perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal.

Sehingga dengan segala kekurangan dan kelebihannya dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2019 oleh BPK RI Perwakilan Kalsel Pemko Banjarmasin untuk tujuh kalinya Pemko Banjarmasin mendapatkan opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kata Walikota Ibnu Sina.

Walikota berharap, pihak dewan segera membahas Raperda tentang Pertanggungjawabkan Pelaksanaan APBD tahun 2019 tersebut, sehingga mendapat persetujuan dari DPRD Banjarmasin sebagai bahan evaluasi Gubenur Kalsel untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Menyikapi Raperda disampaikan terkait pelaksanaa APBD tahun 2019 yang merupakan pertanggunfgjawaban pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam kurin waktu satu tahun ini, seluruh fraksi di DPRD Banjarmasin dalam pemandangan umumnya dapat menyetujui untuk dibahas lebih lanjut antara dewan dengan pihak eksekutif , sebelum ditetapkan menjadi Perda. (nid/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya