Banjarmasin, KP – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Juni lalu sempat melontarkan pernyataan menohok. Yakni soal anjuran kepala daerah yang tak mampu menangani persoalan CoVID-19 jangan dipilih lagi.
Pernyataan ini rupanya sangat serius ia sampaikan. Kali ini Tito lagi – lagi menyerukan hal serupa. Mantan Kapolri ini kembali menyatakan agar masyarakat memilih kepala daerah yang mampu menangani CoVID-19.
Hal itu disampaikannya saat Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Selatan dan Pengarahan Gugus Tugas Covid 19 dalam rangka Kunjungan Kerja, di gedung Mahligai Pancasila, Sabtu (18/07/2020).
“Pada saat Pilkada kekuasan demokrasi ada di tangan rakyat. Itulah satu-satunya momentum rakyat menentukan politik calon wakil atau kepala daerah sebagai pemimpinnya. Ajak mereka untuk memilih pemimpin yang mampu mengendalikan CoVID-19,” imbuh Tito dalam paparannya.
Isu soal Pilkada sebagai alat untuk meredam pandemi CoVID-19 sangat kental dibahas dalam pertemuan yang dilakukan bersama para pejabat di Provinsi Kalsel tersebut. Dari soal anggaran Pilkada, alasan tertundanya Pilkada karena pandemi, hingga Pilkada agar tak menjadi sarana penularan CoVID-19 juga dibahas dalam pertemuan tersebut.
Sehingga menurutnya tema Pilkada 2020 ini harus berkaitan dengan CoVID-19. Pilkada di tengah pandemi diharapkan menjadi ajang adu gagasan. Adu berbuat dalam menangani CoVID-19. Dan dampak sosial ekonominya. Hingga menjadi gerakan masif di semua daerah untuk menekan laju CoVID-19.
Pilkada kali ini jelas berbeda dari sebelumnya. Sebab ujarnya, tantangan untuk menjadi kepala daerah saat ini tak hanya berbicara soal program kesejahteraan pembangunan infrastruktur. Tapi juga soal penanganan CoVID-19 yang saat ini ada di depan mata.
“Terutama bukan hanya bisa membuat program kesejahteraan pembangunan tapi yang real saja lah yang sekarang. Menangani CoVID-19 dan dampak sosial ekonominya itulah yang jadi tantangan kita,” ucapnya.
Menyandingkan Pilkada dengan penanganan CoVID-19 juga menjadi jalan yang bisa memberikan multi efek. Tak hanya untuk berjalannya demokrasi tapi juga sekaligus juga sektor lain, seperti kesehatan, sosial, serta ekonomi.
“Selain agenda demokrasi jalan, agenda untuk penanganan kesehatan juga jalan, dan agenda penanganan ekonomi juga bisa berjalan,” bebernya.
Oleh karena itu, Mendagri ingin agar alat peraga kampanye (APK) para calon harus diganti. Tak ada lagi kaos oblong, atau kalender bergambar pasangan calon. Tapi diganti dengan benda atau barang yang berkaitan dengan pencegahan CoVID-19.
“Dengan demikian akan jadi gelombang adu gagasan, adu berbuat, adu bagi masker makin banyak makin baik, adu bagi hansanitaser, makin banyak makin baik, dan juga mungkin adu bansos. Kali,” katanya. (sah/KPO-1)
