Tim Pakar ULM Sarankan Pemetaan Sosial Kebijakan Dinamis

Banjarmasin, KP – Penanganan covid saat ini tidak sekadar menampilkan pergerakan angka-angka, kampanye hidup sehat, protocol kesehatan dalam menghindari virus covid 19, penanganan medis yang responsive, tetapi diperlukan pemetaan masalah dalam sosial lingkungan kebijakan itu sendiri.

“ Konteks lingkungan kebijakan sangat urgen ditangani secara serius, mengingat sumber masalah akselarasi peningkatan jumlah pada ranah ini. Kita memberikan apresiasi Pemerintah telah melakukan langkah – langkah fundamental dalam menangani covid di banua ini, termasuk keterlibatan banyak aktor,”Ungkap AnggotaTim Pakar Percepatan untuk Penanganan Covid 19 Universitas Lambung Mangkurat Dr Taufik Arbain, M.Si.

Namun demikian, penanganan harus selalu bergerak karena lingkungan kebijakan juga terjadi pergerakan dan perubahan khususnya perubahan perilaku akibat implikasi dari covid itu sendiri pada aspek social ekonomi, katanya.

Bahkan tim Pakar terus melakukan pengkajian dan telaah dengan cermat dalam berbagai persepktif keilmuan agar pemetaan masalah ini bisa tertangani dengan baik. Ada tantangan yang kita hadapi dalam percepatan penanganan ini.
Bagian pertama kebijakan “new normal” atau sekarang berubah diksi dengan Adaptasi Kebiasaan Baru(AKB) sebulan lalu telah mendorong euphoria publik atas kondisi social yang cenderung berorientasi pada pemenuhan ekonomi.

Hal ini bisa kita pahami karena terdampak ekonomi adalah masyarakat kita kelas menengah ke bawah. Mobilitas penduduk menggambarkan kondisi normal.

Hanya saja, kondisi ini semakin membenarkan sebagian perilaku masyarakat kita dari semua kelas yang sebelumnya tidak suka pakai masker dan memenuhi standar protocol covid-19. Realitas ini harus menghadirkan produk kebijakan baru dan atau formula baru gerakan kampanye yang masuk dalam alam sadar publik bahwa kondisi kita masih pandemic.

Selanjutnya kedua diperlukan kebijakan penanganan yang konsisten untuk terus melakukan rappid test, swab dan lainnya yang melahirkan upaya tracking (penelusuran sebaran) baik jumlah maupun zona, sehingga memudahkan pemetaan dan langkah strategis yang diambil.

Untuk itu di musim Pilkada ini para pengambil keputusan di daerah jangan terpengaruh dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri yang mengatakan, “jangan pilih Kepala Daerah incumbent yang tidak beres menangani covid,”katanya.

Berita Lainnya
1 dari 1.032

Justru semakin massif tracking otomatis semakin tinggi temuan sebaran dan jumlah harus dipahami sebagai upaya progress dari pemerintah daerah.” Kita mengkhawatirkan akibat salah persepsi di publik, mendorong adanya elit dalam pengambilan keputusan yang meminimalkan upaya tracking ini,”katanya.

Ketiga munculnya stigma publik bahwa setiap masyarakat yang mengalami morbiditas entah disebabkan penyakit umum seperti batuk, stroke, penyakit gula, darah tinggi dan lainnya akan divonis positif covid oleh petugas medis jika mereka berobat ke Rumah Sakit.

“Inilah realitas persepsi yang beredar pada masyarakat kita, sehingga mereka enggan untuk memeriksakan diri mereka ke Rumah Sakit. Akibatnya berdasarkan survey relawan dari tim kami ada beberapa Rumah Sakit di Kabupaten/kota mengalami penurunan kunjungan masyarakat untuk berobat,”katanya.

Tentu hal ini akan meningkatkan penurunan data tahunan frekuensi berkunjung ke Rumah Sakit. Di satu sisi Pemerintah berupaya memastikan masyarakat selalu sehat, tetapi di sisi lain ada ancaman psikologis yang mendera mereka.

“ Untuk itu kami menyarankan perlu langkah progress atas penurunan kunjungan ini. Kita tidak sekadar terfokus pada penanganan covid, tetapi di sisi lain perlu menjawab kelengahan kita pada morbiditas masyarakat berimplikasi pada menurunya imunitas hingga mudah terserang covid 19.” Ungkap alumni Doktoral UGM Managemen dan Kebijakan Publik ini.

Tim Pakar ULM akan selalu menyeselaraskan kebijakan apa saja yang telah diambil dan dilakukan pemerintah dalam rangka bersama-sama membantu percepatan penanganan covid 19 di banua ini. Termasuk dari aspek social dan kebijakan publik.

“Kita mengapresiasi langkah Pemprov, Kab/Kota selama ini yang mengintegrasikan semua pihak/aktor. Hanya saja diperlukan peningkatan dan pemetaan apa yang mesti dilakukan. Mengingat perubahan prilaku social baik karena perubahan itu sendiri atau implikasi dari kebijakan bergerak sangat cepat,”katanya.

Untuk itu langkah kita perlu berbasis Dynamic Policy Analysisdalam menjawab masalah covid 19 yang semakin kompleks. New idea, fresh perception, up-grading, responsive, fleksibel dan adaptif sangat diperlukan di masa AKB ini. Sebab Ini adalah tindakan penyelamatan kita bersama” ungkap dosen Fisip ULM ini. @.(vin/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya