DPRD Kapuas Setujui RAPBD Perubahan 2020

Kuala Kapuas, KP – Semua fraksi pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menyetujui terhadap Nota keuangan Rencangan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2020.

Persetujuan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna lanjutan dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD perubahan tahun anggaran (TA) 2020, belum lama tadi.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas, saat itu dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas Yohanes diikuti Wakil Bupati Kapuas Muhammad Nafiah Ibnor dan dihadiri Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kapuas, Staf Ahli Bupati Kapuas, Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Kepala Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas Ketua Organisasi/LSM/Tokoh Masyarakat serta para undangan.

Berita Lainnya
1 dari 107
Loading...

Secara umum semua fraksi pendukung DPRD Kabupaten Kapuas setuju terhadap Nota keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2020, namun ada sejumlah masukan yang disampaikan.

Wakil Bupati Kapuas, Muhammad Nafiah Ibnor mengatakan, pengajuan rancangan Perda tentang perubahan APBD Tahun anggaran 2020 antara lain karena adanya penyesuaian asumsi target pendapatan, perubahan anggaran belanja maupun anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2020, baik berupa pergeseran anggaran antara kelompok belanja, antara jenis belanja, antara program/kegiatan maupun antara perangkat daerah untuk membiayai program/kegiatan yang lebih prioritas.

Termasuk juga didalamnya penyesuaian saldo anggaran lebih tahun anggaran 2019 berdasarkan hasil audit BPK-RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2019, perubahan yang mendasar APBD tahun anggaran 2020 saat ini dipengaruhi karena adanya pandemi wabah corona virus disease 2019 (Covid-19).

“Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengurangi secara signifikan pendapatan transfer ke daerah sangat dirasakan dampaknya oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka harus melakukan rasionalisasi pendapatan dan belanja daerah,” kata Wabup Nafiah Ibnor.

Kemudian, tambahnya, dengan adanya ketentuan tersebut mengharuskan pemerintah daerah merasionalisasi belanja barang/jasa kurangnya sebesar 50 persen yang digunakan untuk mendanai belanja bidang kesehatan dan hal-hal terkait kesehatan, penyediaan jaring pengamanan sosial dan penanganan dampak ekonomi. (Al/KPO-1)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya