Palangka Raya, KP – Gubernur Kalimanran Tengah H. Sugianto Sabran memimpin Rapat Koordinasi Desa se Provinsi Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Senin.
Rakordes itu membahas Pengawasan penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) menjadi isu yang sangat penting disampaikan Gubernur dalam Rapat Kerja Pemerintahan Desa (Rakordes) se-Kalimantan Tengah angkatan II tahun 2020.
Dalam kegiatan tersebut dihadiri Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah, Drs. H. Sapto Nugroho H.W, MM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Syamsul dan sejumlah Kepala SOPD Kalteng.
Gubernur dalam arahannya menekankan bahwa pemerintahan desa mulai dari camat hingga kepala desa di daerahnya harus tertib dan rutin mengawasi penggunaan dana desa.
“Itu penting untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan di Kalteng,” katanya.
Menurutnya, pemerintah desa harus saling berkoordinasi dengan pemerintah daerah jika menemui kendala.
“Rapat kerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemprov Kalteng terkait pembangunan di desa,” ujarnya.
Kembali Sugianto Sabran menginginkan, agar ke depan tidak ada lagi istilah desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Tengah.
“Untuk itu perlu kerja sama yang baik antara berbagai pihak,” pungkasnya. (yld/k-10)
