Akademisi Dukung Pemberian Sanksi bagi Siswa yang Ikut Demo

Banjarmasin, KP – Pemberian sanksi bagi siswa yang ikut dalam aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) beberapa waktu lalu rupanya mendapat dukungan dari kalangan akademisi Universitas Islam Kalimantan (Uniska).

Dr H Jarkawi M MPd mengatakan bahwa pemberian sanksi tersebut pantas dilakukan karena siswa di tingkat pendidikan tersebut memang seharusnya diwajibkan untuk belajar.

“Dalam proses pendidikan, mereka (siswa) yang mengenyam pendidikan di tingkat dasar sampai menengah masih masuk dalam posisi dididik jadi wajib dilarang,” ucapnya saat ditemui Kalimantan Post di ruang kerjanya, Selasa (13/10) siang.

Ia menjelaskan, larangan tersebut diberikan ketika siswa melanggar jam belajar. Misalnya ikut aksi massa pada saat masih jam belajar. “Itu masih tanggung jawab sekolah untuk mengawasinya, tapi ketika sudah di luar jam belajar adalah tanggung jawab orang tua,” tukasnya.

Sehingga, ia melanjutkan, jika siswa tersebut melanggar jam belajar itu wajib disanksi sesuai peraturan yang berlaku di sekolah yang bersangkutan.

“Wajar kalau dinas terkait menginstruksikan pemberian sanksi,” tegasnya.

Kendati demikian, ia berharap pihak sekolah tidak hanya sekedar memberikan sanksi akademis saja. Namun juga didampingi dengan arahan kepada siswanya.

“Apa yang mereka lakukan (ikut demo) itu merupakan sebuah respon anak terhadap apa yang terjadi di lingkungan sosialnya. Jadi ini menjadi tugas tambahan bagaimana pihak sekolah mengadopsi peristiwa yang terjadi untuk dijadikan pelajaran,” paparnya.

Wakil Rektor I (WR I) Uniska itu menyarankan agar setiap guru harus mengarahkan siswanya yang sudah mulai peka terhadap lingkungan sosialnya.

“Di dalam dunia pendidikan kan ada pembentukan yang harus diterima siswa. Dia (siswa) merasa peduli terhadap lingkungan. Dan ini lah tugas guru untuk mengarahkannya,” jelasnya.

Berita Lainnya

Ke MK “Bunuh Diri”

1 dari 1.029

Pasalnya, menurut Jarkawi, tahap remaja yang dialami para siswa sekolah tingkat menengah, karakter dan sikap prilakunya masih berkiblat kepada idola dan teman sejawatnya.

“Beda dengan mahasiswa yang sudah mempunyai wawasan luas,” ujarnya.

Selain itu, yang ia khawatirkan ketika terdapat siswa yang ikut aksi demonstrasi adalah kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. “Mereka ini emosinya gampang terpicu. Ya akhirnya terjadi bentrok dan segala macam. Ini yang sebenarnya yang membuat aksi unjuk rasa itu ricuh,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui baru-baru ini Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), HM Yusuf Effendi mengeluarkan sikap terkait ditemukannya puluhan siswa tingkat pendidikan SMA/SMK yang ikut dalam aksi unjuk rasa dalam menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPRd Provinsi Kalsel beberapa waktu lalu.

Dalam video yang diterima Kalimantan Post, ia melarang para siswa setingkat SMA/SMK untuk mengikuti secara langsung aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari kedepan.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi banyaknya aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan di beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir ini.

Hal tersebut disampaikan Yusuf Effendi dalam video berdurasi 1.57 menit yang kami terima pagi tadi, Selasa (13/10/20).

Dalam video tersebut, tampak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel tersebut mengenakan seragam lengkap ASN dan menyampaikan beberapa hal.

“Kepada yang terhormat, Kepala SMA/SMK dan seluruh Siswa se Kalimantan Selatan yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan. Menyikapi beberapa waktu terakhir ini, adanya peristiwa unjuk rasa atau demo yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, dan sebagian ada yang berakhir dengan anarkis, yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami minta perhatian kepada Kepala SMA dan SMK serta seluruh siswa,” ucapnya dalam video.

Ada 3 poin utama yang disampaikan Yusuf dalam video tersebut.

Yang pertama, bahwa pada dasarnya tugas siswa ada belajar, sehingga ia menginstruksikan Kepala Sekolah agar memastikan seluruh siswanya untuk mengikuti pembelajaran dengan tertib dan disiplin sesuai dengan program pembelajaran.

Yang kedua, dalam rangka menjamin kesehatan, keamanan dan keselamatan para Siswa, maka seluruh Siswa SMA dan SMK se-Kalimantan Selatan dilarang untuk ikut terlibat secara langsung aksi unjuk rasa.

“Terakhir, yang ketiga, apabila ada Siswa yang melanggar, agar Kepala Sekolah memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tata tertib sekolah,” tutupnya.(Zak/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya