Pemeritah- Dewan Harus Bagi Ruang Pengambilan Keputusan

Banjarmasin, KP – Tumbuhnya demokrasi menuntut akuntabilitas dari seluruh penyelenggara negara ini, bukan hanya pemimpin atau pejabat di pemerintahan, tapi juga seluruh wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif.

‘’Karenanya siapapun yang mendapat mandat dari rakyat mereka dituntut harus bekerja keras dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat,’’ kata pengamat politik dan kebijakan, Suryani Khair.

Kepada KP Senin (12/10/2020) Suryani mengatakan , setiap pejabat atau pemimpin tidak terkecuali anggota dewan yang duduk di lembaga legislatif harus memberikan ruang bagi partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan.

Apalagi hal itu tandasnya, menyangkut kepentingan rakyat, seperti halnya dalam membuat Undang- Undang atau Peraturan Daerah (Perda).

Menurutnya dengan kekuasaan dan kewenangan dimiliki, baik pemerintah dan parlamen harus saling sinergi untuk memenuhi apa yang menjadi harapan itu demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Berita Lainnya
1 dari 1.620

Lebih jauh ia juga mengingatkan, pasca pemilu legislatif bersamaan dilaksanakannya pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 lalu harus konsisten dalam dalam menjalankan amanah mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Demikian juga lanjutnya. menyonsong pemilihan calon kepala daerah (Pilkada), siapapun nantinya terpilih wajib mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Lebih jauh Suryani Khair yang juga Ketua Forum Kota Banjarmasin ini berharap, baik pemerintah maupun anggota dewan saat ini harus fokus meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi yang kini terpuruk akibat dampak wabah virus corona (Covid-19), bukan hanya sekedar sibuk mengurusi kepentingan politik.

Ditandaskannya, pembangunan ekononomi dan pembangunan politik haruslah tetap terjaga dan berjalan seimbang. Jangan malah sebaliknya, gara-gara hanya sibuk mengurusi politik, tugas utama yaitu melaksanakan amanah rakyat justeru terabaikan.

“Jika hal itu yang terjadi tentunya akan menimbulkan kembali rasa ketidakpuasan dan instabilitas dimata rakyat yang dirasakan selama ini mulai luntur akibat prilaku adanya pejabat dan anggota dewan yang ketika diberikan amanah mereka hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan,” katanya.

Menurutnya, pembangunan dan demokrasi haruslah menghasilkan manfaat yang nyata bagi rakyat. “Jelasnya, jika demokrasi tumbuh dengan baik, maka perekonomian harus tumbuh dengan baik pula agar tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai amanat UUD 1945 dapat segera diwujudkan,” demikian kata Suryani Khair. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya