Penuntasan Kawasan Kumuh Diminta Jadi Skala Prioritas

Banjarmasin, KP – Anggota komisi III DPRD Banjarmasin, Aliansyah meminta agar Pemko Banjarmasin untuk terus memprogramkan perbaikan kawasan kumuh di kota ini.

” Program penuntasan kawasan kumuh harus dijadikan skala prioritas masalahnya, karena program ini selain untuk memperbaiki kuwalitas lingkungan, tapi sekaligus dalam upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup warga,” ujar Aliansyah.

Kepada (KP) Jumat (16/10/2020) anggota dewan dari F-PKS ini mengatakan, salah satu upaya yang harus dilakukan Pemko adalah membantu sarana dan prasarana tersedianya Rumah Layak Huni (RLH) khususnya untuk warga miskin.

Sebelumnya ia mengatakan, sejumlah lingkungan di kota ini masih dikategorikan sebagai kawasan kumuh.

Penilaian itu ujarnya selain kurang tersedia berbagai infrastruktur, indikator lainnya karena masih adanya warga yang tinggal atau menempati rumah tidak layak huni.

Menurutnya, bagaimanapun warga yang tinggal di lingkungan dan permukiman kumuh, berhak atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan , termasuk kebutuhan tempat tinggal yang sehat dan nyaman.

Aliansyah menandaskan, bahwa peran pemerintah baik pusat baik daerah memiliki tanggungjawab memberikan pelayanan publik kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan menyediakan rumah yang disebut layak tersebut.

Ia menyebutkan, hampir di lima kecamatan di kota ini masih ada lingkungan pemukiman yang tergolong dan dikategorikan sebagai kawasan kumuh.

Berita Lainnya
1 dari 1.595

Mulai dari kawasan kumuh ringan, sedang hingga tergolong berat. Meski Pemko mengklaim hingga saat ini masih tersisa sekitar 117 hektare dari seluas 549 haktare, ujar Aliansyah anggota komisi yang membidangi masalah pembangunan ini.

Lebih jauh Aliansyah sekali menandaskan, penanganan serius untuk mengentaskan kawasan kumuh sangatlah penting mengingat karena tidak hanya sekedar menjadi kewajiban bagi Pemko, namun juga dalam upaya memperbaiki kualitas lingkungan kota ini.

Terkait pelaksanaan program tersebut katanya, , DPRD Kota Banjarmasin dan Pemko diakhir tahun 2018 lalu telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh Kota Banjarmasin.

“Adapun landasan hukum diterbitkannya Perda ini adalah Undang – Undang Nomor : 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman,” ujarnya.

Dikemukakan, Perda tersebut diterbitkan sekaligus sebagai dasar dalam pengalokasian anggaran. Ditandaskan Aliansyah, pengentasan kawasan kumuh dilakukan baik melalui dana APBD Kota Banjarmasin, tapi juga dibantu APBD Provinsi dan APBN melalui sharing program.

Berdasarkan data kata Aliansyah, dari lima kecamatan di Kota Banjarmasin ari paling banyak kawasan kumuh berat terdapat di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara.

Sebelumnya ia mengemukakan, beberapa tahun lalu kawasan kumuh paling banyak berada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Namun kata Aliansyah, setelah masuknya sejumlah program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan di wilayah itu melalui bantuan pemerintah pusat melalui program rumah susun akhirnya dapat tertangani dengan cukup baik. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya